Usulan Anggaran Musrenbang Rp 701 M

Usulan Anggaran Musrenbang Rp 701 M

202
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Selasa (19/3)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Selasa (19/3)

KARANGANYAR–Usulan rencana kerja (Renja) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mencapai Rp 701 miliar dinilai tidak wajar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kepala Bappeda Karanganyar, Sutarno mengatakan Renja yang diajukan seluruh SKPD melebihi batas kemampuan anggaran daerah yang hanya mencapai Rp 300 miliar. “Renjanya melebihi dari kemampuan. Pembahasannya tentu cukup susah untuk menentukan prioritas Renja yang dikerjakan,” ungkap Sutarno di acara Musrenbang di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Selasa (19/3).

Musrenbang tingkat kabupaten kemarin dibuka oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani dan dihadiri Kabid Pembinaan Mental Bappeda Provinsi Jateng, Gunawan Sudarsono. Hasilnya dari Musrenbang tersebut nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014.

Baca Juga :  Penampakan Dahsyatnya Kobaran Api Saat Meluluhlantakkan 3 Bangunan di MAN 2 Karanganyar

Sutarno menerangkan, masih banyak instansi yang tidak melihat kecenderungan penganggaran sebelumnya yang hampir tak ada perubahan. Yakni sekitar 70 persen APBD Karanganyar tersedot untuk belanja pegawai, sehingga hanya sekitar 30 persen yang dapat digunakan untuk pembangunan. “Jadi jika total APBD sekitar Rp 1,2 triliun maka yang dapat digunakan hanya sekitar Rp 300 miliar saja,” terangnya.

Karena itu jika SKPD menyusun Renja naik mencapai 200 persen dari tahun sebelumnya, dipastikan tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Sebab tidak ada pertumbuhan sampai dua kali lipat. Sehingga pasti harus ada yang dicoret jika tidak sangat prioritas. “Setiap instansi harusnya paham, penentuan prioritas program yang mana saja dan di mana saja,” ujar Sutarno.

Baca Juga :  Misteri Terduga Teroris Karangpandan. Dikenal Jarang di Rumah, Warga Tak Tahu Profesinya

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menambahkan harus dilakukan pemetaan yang tepat agar hasil Musrenbang bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling dasar. Apalagi anggaran yang digunakan lebih banyak bergantung pada DAU dan DAK dari APBN. “Saya masih mendengar ada masukan dari masyarakat, misalnya salah sasaran dalam mengalokasikan program. Contohnya ada 100 warga penerima bantuan RTLH pada tahun 2012. Jika dari 500 rumah salah 100, itu sangat banyak. Jadi harus ada mapping (pemetaan) yang jelas di samping kontrol yang jelas,” jelas Rina.

Muhammad Ikhsan

BAGIKAN