Usut Kasus Kasda, Kejati Periksa Sejumlah Nama

Usut Kasus Kasda, Kejati Periksa Sejumlah Nama

326

korupsiSRAGEN—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan sudah dan sedang memeriksa sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkab Sragen terkait tindak lanjut penanganan kasus korupsi kas daerah (Kasda) Sragen senilai Rp 11,2 miliar. Pada Rabu (6/3) kemarin, Kejati juga memanggil beberapa nama pejabat untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Untung Wiyono tersebut.

Humas Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan pengusutan kasus korupsi yang sudah membui tiga mantan pejabat teras, eks Bupati Untung Wiyono, Koeshardjono, dan Srie Wahyuni itu terus dilakukan. Beberapa nama sudah beberapa kali diperiksa di Kejati Semarang. “Untuk kasus korupsi Sragen, masih dilakukan pemanggilan (saksi-saksi). Kalau kemarin-kemarin ada beberapa nama yang sudah kami panggil,” ujarnya, Rabu (6/3).

Baca Juga :  Dinilai Lecehkan Pasien Miskin, Perkataan Petugas RSUD Sragen Ini Malah Jadi Bumerang

Hanya saja saat ditanya siapa nama-nama pejabat itu, Eko enggan membeberkan. Ia mengaku tidak hafal nama-nama yang diperiksa. Termasuk kemarin, menurutnya, juga banyak yang dipanggil dan dimintai keterangan. “Tadi (kemarin) juga banyak yang dipanggil, tapi saya tidak tahu nama-namanya,” terangnya.

Sementara untuk pemanggilan terhadap mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang juga Kepala Dinas Pendidikan, Adi Dwijantoro, Eko juga mengaku tidak hafal jadwalnya. Ia hanya menyebut, yang bersangkutan sudah beberapa kali dimintai keterangan sejak kasus tersebut naik dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan Adi yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga :  Kata Bupati Soal Kasus Dua Kasie Disperindag Sragen Duel Hingga Masuk RSUD

Disinggung soal nasib pengembalian kerugian negara dan pembayaran denda untuk terpidana Untung Wiyono, Eko juga mengaku hingga kini belum mendapat laporan soal kesanggupan atau tidaknya terpidana memenuhi kewajiban tersebut.

Seperti diketahui, selain dihukum tujuh tahun penjara, putusan MA menyebut mantan Bupati Untung Wiyono diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10,5 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam tempo satu bulan, maka harta bendanya dapat disita atau jika hartanya tak cukup, maka dijatuhi pidana penjara empat tahun. Selain itu, Untung juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayar maka harus diganti pidana enam bulan. Wardoyo

BAGIKAN