JOGLOSEMAR.CO Foto Villa Djoko di Subang Disita KPK

Villa Djoko di Subang Disita KPK

293
BAGIKAN

Djoko Susilo Singgung ‘Restu Atasan’

Djoko Susilo diperiksa KPK. (ant)
Djoko Susilo diperiksa KPK. (ant)

JAKARTA – Tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM, Irjen Djoko Susilo mulai menyinggung adanya “restu atasan” dalam proyek tersebut. Hal itu dikatakannya saat dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/3).

“Hari ini kami diperiksa adalah mengenai simulator, tadi ditanya mengenai simulator kemudian bagaimana realisasi daripada simulator itu,” ujar Juniver Girsang, salah satu kuasa hukum Djoko Susilo, sebagaimana dikutip Tempo.

Di hadapan penyidik KPK, kata Juniver, Djoko menjelaskan proyek pengadaan simulator sudah atas persetujuan pimpinan.  Djoko menjelaskan bagaimana proses pengadaan proyek dan bagaimana persetujuan dari pimpinan terhadap pengadaan simulator itu diberikan.

Juniver tidak menyebutkan detail identitas pimpinan Kepolisian yang disebut Djoko telah memberi restu atas proyek bernilai Rp 198,6 miliar itu. KPK sementara ini menduga ada penggelembungan harga yang merugikan negara Rp 100 miliar lebih.

“Pimpinan itu maksudnya di internal dia dong,” kata Juniver pendek.

Sejumlah nama pejabat tinggi kepolisian sudah sempat muncul dalam kasus simulator. Wakil Kapolri Komjen Nanan Sukarna misalnya sudah diperiksa KPK terkait dugaan memuluskan proyek tender ketika Nanan menjabat Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri.

Nama lain yang kerap disebut adalah Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Pasalnya, Kapolri meneken surat keputusan penetapan calon pemenang lelang proyek simulator yaitu PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

Tanah di Subang Disita

Di samping terus mengembangkan kasusnya, KPK juga terus menelusuri aset-aset milik Djoko Susilo yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kali ini KPK menyita tanah dan bangunan di kawasan Subang, Jawa Barat.

“KPK mendapat informasi terkait penyitaan aset DS, tim KPK sedang menelusuri aset di wilayah Subang berupa tanah dan bangunan. Berupa tempat peristirahatan. Tapi belum tahu nilainya,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Senin (18/3).

Sehari sebelumnya, KPK baru saja menyita sebuah rumah mewah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 3 miliar. Rumah yang berada di Harvestland Residence Kuta berada di Jalan By Pass Ngurah Rai, selatan Patung Dewa Ruci, Kuta, Bali, itu memiliki tiga blok.

Aset lainnya yang disita Minggu (17/3) lalu adalah tanah persawahan seluas 7.000 are di Desa Sudimara, Kabupaten Tabanan. Kondisi tanah ini menghadap ke Pantai Yeh Gangga.

Terkait banyaknya harta milik Djoko Susilo, Mabes Polri mengaku sulit untuk mengawasi aset atau harta kekayaan anggotanya. Mabes Polri melalui Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Fajar Prihantoro menyatakan terkait aset anggota merupakan tanggung jawab personel Polri itu sendiri.

Fajar menjelaskan, pihaknya selaku pengawas internal kepolisian hanya berwenang untuk memberitahukan personel Polri tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Laporan tersebut nantinya dihimpun di Itwasum dan selanjutnya diserahkan dan diverifikasi KPK. “Itu tanggung jawab yang bersangkutan, apa yang dilaporkan yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab. Kita hanya memberi tahu, bahwa seorang Kapolsek, seorang Kasat (Kepala Satuan) harus membuat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Kalau tidak mengisi wajib kita, Irwasum, mempertanyakannya kenapa kamu tidak membuat,” terang Fajar.

Kewenangan memeriksa aset kekayaan seorang anggota Polri, lanjut Fajar, merupakan kewenangan KPK. “Bukan tidak berwenang (memeriksa), kita hanya melaksanakan apa yang diadukan masyarakat, dia menyalahgunakan wewenang, itu yang kita tindaklanjuti,” ulasnya. ** Detik