100 PNS Daftar Pakai Mobdin untuk Mudik, Tak Satupun Diizinkan

100 PNS Daftar Pakai Mobdin untuk Mudik, Tak Satupun Diizinkan

185
ilustrasi
ilustrasi

BALAIKOTA-Niat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surakarta menggunakan mobil dinas (Mobdin) sebagai kendaraan mudik menjadi pupus. Pasalnya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan larangan Mobdin untuk kendaraan mudik Lebaran.

Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, sejauh ini belum ada surat resmi larangan penggunaan Mobdin untuk mudik PNS. Tetapi jika memang benar ada surat edaran (SE) Pemkot sangat mendukung dan akan mengandangkan Mobdin di Balaikota.

“Mobdin tersebut akan kami apelkan di depan kantor Balaikota untuk memastikan tak ada satu pun Mobdin dipakai mudik,” ujar Rudy, Kamis (1/8).

Perlu diketahui sebelumnya, Larangan menggunakan Mobdin untuk mudik, acuan dari Kemenpan-RB yakni Permenpan No. 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Dalam salah satu poin dinyatakan penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja.

Dikatakan Rudy, penggunaan Mobdin untuk mudik penanganan teknis mulai dari pengajuan izin keputusannya ada di tangan Sekretaris Daerah (Sekda). Jika SE larangan sudah turun bagi PNS yang sudah mengajukan surat izin penggunaan Mobdin untuk mudik langsung tidak diperbolehkan. Kalau izin sudah dikeluarkan langsung ditarik.

“Secara pribadi saya lebih memilih menggunakan mobil pribadi. PNS mudik bisa menggunakan angkutan umum atau bisa sewa rental,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto mengatakan, sampai sejauh ini dari data Pemkot sudah ada 100 PNS yang mengajukan permohonan menggunakan Mobdin untuk mudik Lebaran. Dari banyaknya permohonan belum ada satu pun yang diizinkan.

“Belum mengeluarkan izin tersebut dilakukan sekaligus menunggu instruksi dari pusat. Jika sampai Jumat (2/8) belum ada kepastian surat resmi, kami akan izinkan,” jelasnya. *  Muhammad Ismail

BAGIKAN