15 Anggota DPR Gol-kan Hambalang

15 Anggota DPR Gol-kan Hambalang

250
Proyek Hambalang
Proyek Hambalang

JAKARTA – Hasil audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Hambalang, menunjukkan ada 15 anggota DPR diduga melakukan penyimpangan selama dua periode, yakni menggolkan anggaran proyek Hambalang yang akhirnya bermasalah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Tahap II atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang itu diserahkan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/8). Mereka diterima oleh Ketua KPK, Abraham Samad dan jajarannya.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan adanya enam point penyimpangan dalam kasus Hambalang yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 463,67 miliar itu. Enam penyimpangan itu meliputi proses pengurusan hak atas tanah, pengurusan izin pembangunan, pelelangan, persetujuan RKA-KL dan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pembayaran dan aliran dana yang diikuti dengan rekayasa akuntansi.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, setelah menerima hasil audit dari BPK tersebut, tim dari KPK akan langsung melakukan penelaahan terhadap temuan BPK tersebut. Pendalaman terhadap audit BPK akan selesai dalam waktu satu atau dua hari.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

“Karena ada beberapa tersangka yang tengah dalam penyelesaian akhir, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan ada pemanggilan. Minggu depan Insya Allah kita akan panggil tersangka Hambalang,” ujar Abraham Samad.

Berpijak pada hasil audit BPK tersebut, menurut Samad, KPK akan berusaha semaksimal mungkin menuntaskan kasus Hambalang. Termasuk, berbagai dugaan keterlibatan pihak tertentu juga bakal diselidiki.  Sementara mengenai penahanan terhadap para tersangka, Samad belum bisa memastikan. Dia berkilah tak ada hubungan antara hasil audit dengan penahanan.

“Kita selesaikan penghitungan kerugian negara dulu,” tambahnya.

Rame-rame

Sementara itu, beberapa nama yang disebut dalam laporan hasil audit BPK tersebut, memberikan reaksi beragam. Rully Chairul Azwar, misalnya. Saat dikonfirmasi soal dugaan keterlibatannya dalam pembahasan peningkatan dana untuk proyek Hambalang, politisi Partai Golkar itu menegaskan, itu tanggung jawab semua anggota Komisi X.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

“Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi, mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau persetujuan rincian anggaran, itu yang tanda tangan yang tanggung jawab sendiri. Itu kan tanggung jawab rame-rame,” ujar Rully usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (23/8).

Menurut Rully, sistem di DPR itu collective collegial. Sehingga, semua keputusan yang dihasilkan menjadi tanggung jawab bersama semua anggota komisi.  “Yang namanya DPR ini bukan birokrat, jadi yang namanya surat pengantar, yang namanya notulen rapat itu bukan otorisasi karena itu namanya speaker. Speaker yang namanya pimpinan komisi,” jelas Rully.

Sementara itu, Eko Hendro atau Eko Patrio mengakui dirinya memang menandatangani persetujuan anggaran untuk Hambalang. Tapi, dia beralasan pada saat ikut tanda tangan, pemerintah mengajukan yang namanya program Sarana dan Prasarana Olahraga, bukan Proyek Hambalang (P3SON). * Detik

BAGIKAN