JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo 49 PNS Solo Mangkir Kerja Pasca Lebaran

49 PNS Solo Mangkir Kerja Pasca Lebaran

217
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

BALAIKOTA-Sebanyak 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surakarta diketahui mangkir. Dari jumlah tersebut 16 PNS diketahui meninggalkan tugas sebelum waktunya.

Kepala Inspektorat, Untara mengatakan, pascalibur Lebaran dan cuti bersama masih mendapati sejumlah PNS yang kedapatan bolos kerja di hari pertama masuk kerja, Senin (12/8) lalu. Hasil temuan 49 PNS mangkir itu diserahkan Inspektorat ke Walikota dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk ditindaklanjuti.

“Hasil temuan didapat setelah tim Inspektorat dan BKD menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) di 91 kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melihat presensi,” ujar Untara, Rabu (14/8).

Dikatakan Untara, perincian 49 PNS bolos kerja tersebut terdiri dari, 20 PNS tidak masuk karena sakit dan 16 PNS izin meninggalkan tugas. Selain itu, tujuh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengambil jatah cuti pelayanan. Setelah ini dalam waktu dekat PNS dipanggil untuk diklarifikasi. Namun, yang melakukan klarifikasi pihak BKD.

“Dengan adanya 16 PNS izin tidak ngantor, membuktikan bahwa imbauan tentang cuti Lebaran disepelekan,” tegasnya.

Kepala BKD Hari Prihanto mengatakan, sesuai surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) yang diperkuat melalui surat edaran Walikota, tidak diperbolehkan PNS mengambil cuti tambahan. Meskipun cuti adalah hak semua PNS. Mereka boleh  mengajukan cuti kembali setelah lebaran usai.

“Sudah tegas dan jelas ada surat imbauan Menpan dan Walikota. Tetapi kenapa masih ada PNS yang membolos kerja,” katanya.

Hari mengatakan, setelah ini pihaknya akan melakukan penegasan pada semua PNS di lingkungan Pemkot agar mematuhi aturan dari pimpinan. Karena sebagai pegawai dan abdi negara harus  patuh pada aturan negara. Klau sudah seperti itu kejadiannya,  ujar Hari, BKD akan memanggil 49 PNS tersebut untuk diklarifikasi.

“Mengacu pada aturan PP No53/2010 tentang Disiplin PNS akan dijadikan acuan BKD dalam menjatuhkan sanksi pada 49 PNS,” paparnya.   Muhammad Ismail