751 Koruptor Divonis Ringan

751 Koruptor Divonis Ringan

250

Selain dampak material, korupsi juga memiliki dampak sosial yang tinggi.

ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA–Peneliti Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Tama Satya Langkun, menilai hukuman terhadap para koruptor masih terlalu ringan. Berdasarkan pantauan ICW, selama tiga tahun terakhir terdapat 751 terpidana korupsi yang divonis dengan hukuman ringan yakni 2,1-5 tahun penjara.

“Padahal, kerugian negara akibat korupsi selama tiga tahun mencapai Rp 6,4 triliun,” ungkap Tama di kantornya, Ahad (12/8). Menurut dia, vonis ringan itu sulit menimbulkan efek jera. Apalagi, para terpidana juga mudah mendapatkan remisi. “Bagaimana mau menimbulkan efek jera kalau hukumannya kerap didiskon,” tukas Tama, dikutip Tempo.co.

Terpidana kasus korupsi yang mendapat vonis ringan di antaranya adalah Angelina Sondakh dan Hartati Murdaya. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Angie dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Olahraga tahun anggaran 2010-2011.

Adapun Hartati cuma divonis 2 tahun 8  bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia terbukti bersalah karena telah menyuap bekas Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu.

Dari 756 terpidana korupsi, menurut Tama, hanya lima orang yang divonis di atas lima tahun. Salah satunya adalah Zulkarnaen Djabar, terdakwa perkara korupsi pengadaan Alquran dan Laboratorium Komputer di Kementerian Agama. Djabar divonis 15 tahun penjara.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mendukung usulan KPK yang mewacanakan koruptor juga dijerat sebagai penjahat HAM mengingat dampak dari korupsi tidaklah sedikit.

“Jika KPK sudah meminta jumlah kerugian negara ke BPK, KPK juga sebaiknya meminta laporan perspektif pelanggaran HAM yang terjadi kepada Komnas HAM,” kata Haris Azhar.

Haris menambahkan, dalam proses penuntutan hingga vonis hakim, seharusnya dapat menghasilkan keputusan yang mampu memenuhi hak yang sejak awal direncanakan. “Yang harus dibuktikan siapa saja orang yang dirugikan karena kegiatan korupsi itu. Kita cenderung hari ini KPK hanya menghitung dari segi kerugian negara tanpa memikirkan dampak dari korupsi itu sendiri,” jelasnya.

Selain dampak material, korupsi juga memiliki dampak sosial yang tinggi. KPK saat ini menyerahkan kemungkinan menjerat koruptor sebagai penjahat HAM kepada pemerintah dan DPR.  Detik | Tri Hatmodjo

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR