JOGLOSEMAR.CO Foto Ada Mark Up di Proyek Hambalang

Ada Mark Up di Proyek Hambalang

297

 

Proyek Hambalang
Proyek Hambalang

JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi indikasi adanya kerugian negara senilai Rp 463,6 miliar, dalam kasus proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang. Dari audit investigasi tahap II, BPK di antaranya menemukan jejak PT Dutasari Citralaras yang diduga melakukan penggelembungan (mark up) nilai proyek.

Sementara itu, anggota 15 anggota Komisi X DPR yang disebut-sebut memuluskan alokasi dana Rp 2,5 triliun untuk proyek Hambalang mulai bersuara. Anggota DPR dari PAN, Eko Hendro Purnomo, Sabtu (24/8), menjelaskan pernah menandatangani program Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi bukan proyek Hambalang. Dia juga mengatakan pernah menolak usulan proyek Hambalang.

Pada bagian lain, dari laporan hasil audit investigasi tahap II BPK yang diserahkan ke DPR dan KPK, terungkap adanya peran Duta Citralaras (DC). “PT DC (Dutasari Citralaras) adalah subkontraktor pekerjaan mechanical dan electrical Hambalang,” demikian bunyi salah satu kesimpulan audit, yang salinannya diperoleh Tempo.

Nilai proyek yang digarap Dutasari mencapai Rp 324,5 miliar. Perusahaan ini juga subkontraktor yang ditunjuk pertama kali dan mendapat nilai proyek paling besar dibanding 38 perusahaan subkontraktor Hambalang lainnya.

Menurut BPK, sedikitnya 38 item barang dalam pekerjaan mechanical dan electrical terindikasi digelembungkan dengan nilai mencapai Rp 75 miliar. Salah satu barang yang harganya dinaikkan adalah panel masjid yang dibeli Dutasari seharga Rp 1,5 juta, tapi negara harus membayarnya Rp 55 juta. Ada juga diesel genset 2000 kva yang dibeli Dutasari Rp 2 miliar, tapi Negara harus membayar Rp 5 miliar.

Menurut hasil audit itu, Dutasari juga diduga menyalahi ketentuan kontrak. Seharusnya Dutasari hanya mendapat uang muka 20 persen ditambah pajak dari pemenang tender, yakni Rp 64,9 miliar. Tapi, dari temuan audit itu, ada kelebihan Rp 5 miliar. Machfud Suroso, pemilik Dutasari, belum bisa dimintai komentarnya. Tapi, dalam beberapa kesempatan dan seusai diperiksa KPK, Machfud membantah perusahaannya menggelembungkan nilai proyek Hambalang. “Yang ada kami justru yang rugi,” katanya.

Dalam audit BPK juga disebutkan bahwa Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai komisaris Dutasari. Namun pengacara keluarga Anas, Carrel Ticualu, membantahnya. “Ia hanya ibu rumah tangga,” kata Carrel.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengaku belum membaca secara rinci audit Hambalang tahap II. Tapi, jika memang laporannya menyebutkan ada peran Dutasari terhadap dugaan kerugian negara, Bambang berjanji, KPK akan memakai temuan ini untuk memperkaya penyidikan kasus itu.

 

Klarifikasi

Dari Senayan, Wakil ketua umum PAN Drajat Wibowo berkeyakinan kadernya tak terlibat dalam pemulusan proyek Hambalang. “Menurut Eko (Eko Patrio anggota Komisi X-red) proyek pada saat itu yang ditandatangani bukan proyek Hambalang,” ujar Drajat di sela-sela acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta.

Menurut Drajat, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada ketiga anggota fraksi PAN yang namanya tercantum di audit Hambalang. Ketiganya menyatakan yang ditanda tangani bukan proyek Hambalang, melainkan proyek sarana dan prasarana. “Yang diketahuinya saat itu adalah mengenai proyek sarana dan prasarana olahraga secara umum,” jelas Drajat.

Drajat menambahkan, ada beberapa pihak di komisi X yang sengaja menggiring pembahasan proyek sarana dan prasarana menjadi proyek Hambalang. Dia meminta agar KPK bisa menelusuri pihak-pihak itu.

Sebelumnya, tiga nama kader PAN yang masuk daftar 15 anggotaa komisi X yang menyetujui proyek Hambalang. Ketiga nama anggota fraksi PAN itu adalah AHN atau Abdul Hakam Naja, MI atau Mardiana Indraswati dan EHP atau Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Terpisah, Eko Hendro Purnomo tak serta merta menyangkalnya hasil audit BPK tersebut. “Ya tidak apa-apa. BPK sudah kerja secara maksimal, sekarang tinggal KPK menyikapinya, dan saya saat itu di Komisi X DPR sangat keberatan dengan keberadaan Hambalang. Selesai sudah,” tegas Eko.

Salah satu penginisiasi pembentukan Pantia Kerja Hambalang itu mengaku, sejak awal sudah sangat keberatan dengan kasus yang sudah merugikan negara hingga Rp 471 miliar itu. “Saya waktu itu kan yang minta pembentukan Panja Hambalang. Artinya, saya sudah keberatan. Terus BPK temukan ini, tinggal KPK menyikapinya. Jadi KPK harus cari benang merahnya, mengapa ini bisa begini,” jelas Eko.

Suami Viona Rosalina itu, bersama anggota Komis X lainnya memang pernah menandatangani program yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke DPR. Tetapi, lanjut dia, itu untuk program pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana olaharaga, bukan Hambalang.

“Saya tidak tahu pasti, semua tanda tangan atau tidak? Tapi, sebagai badan anggaran saat itu dan sudah dinyatakan sah oleh pimpinan komisi dan Banggar pusat, mau tidak mau kita Banggar yang dari Komisi X menandatangani. Karena untuk kepentingan tadi untuk peningkatan sarana dan prasarana,” simpulnya.  Detik | Antara | Okezone | Heru Ismantoro

BAGIKAN