JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Dana Cadangan Pilbup Rp 10 M Ditolak Banggar

Dana Cadangan Pilbup Rp 10 M Ditolak Banggar

197
BAGIKAN

SUKOHARJO-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo menolak pengajuan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 sebesar Rp 10 miliar. Pertimbangannya, dana cadangan tersebut bisa dialokasikan pada APBD 2014 dan 2015.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sukoharjo di ruang paripurna, Rabu (14/8).

Wakil Ketua Banggar DPRD Sukoharjo, Nurdin mengungkapkan, pencoretan pengajuan anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon (RKUA-PPAS) Perubahan APBD 2013 didasarkan pada beberapa hal. Menurutnya, ada skala prioritas dalam pengalokasian APBD Perubahan 2013. “Ini belum prioritas untuk dianggarkan. Selain itu, masa jabatan bupati dan wakil bupati sampai tahun 2015, sehingga dana cadangan bisa diajukan pada 2014 dan 2015. Dengan demikian, tidak membebani Perubahan APBD 2013,” kata dia dalam rapat.

Pertimbangan lain yang dipaparkan oleh Nurdin yakni belum ada perencanaan matang soal kebutuhan dana Pilbup 2015. TAPD selama ini hanya berasumsi besaran biaya Pilbup 2010 lalu. “Lha apa bisa disamakan dengan lima tahun lalu? Maka dari itu, kami memutuskan untuk mencoretnya sambil memberikan waktu kepada TAPD untuk membuat perhitungan halus soal kebutuhan anggarannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Banggar lainnya, Jaka Wuryanta menjelaskan, pengajuan dana cadangan harusnya disertai dengan kelengkapan lainnya. Disampaikan polisi Partai Golkar itu, pengajuan dana cadangan memang diperbolehkan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Ya memang diperbolehkan karena ada aturannya. Namun, kami lebih berpikir pada azas manfaat. Masa jabatan bupati sampai 2015, jadi penganggaran selama dua tahun kami rasa cukup,” kata Jaka.

Jaka menambahkan, pengajuan dana cadangan juga harus diatur dalam  Peraturan Daerah (Perda). Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan. “Tapi kami tidak terlalu mempermasalahkan soal Perda, karena nantinya Raperda bisa dibahas bersamaan dengan RAPBD Perubahan 2013,” ujarnya.

Menanggapi tersebut, Ketua TAPD Sukoharjo, Agus Santosa mengungkapkan, pengajuan dana Rp 10 miliar itu karena Pilbup membutuhkan dana yang besar dan tidak bisa didanai dalam satu tahun anggaran. “Dan memang ada dasarnya kita mengajukan dana itu. Soal Perda, kami berencana mengajukan pembahasan bersamaan dengan pembahasan RAPBD Perubahan 2013,” kata Agus. Murniati