JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo DIS Bukan Ancaman Keutuhan Indonesia

DIS Bukan Ancaman Keutuhan Indonesia

292
BAGIKAN
BALIHO PENGGABUNGAN DIS--warga mengamati baliho peringatan 68 tahun NKRI dan penggabungan Daerah Istimewa Surakarta yang terpasang di Kawasan Gladag, Solo, Selasa (20/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
BALIHO PENGGABUNGAN DIS–warga mengamati baliho peringatan 68 tahun NKRI dan penggabungan Daerah Istimewa Surakarta yang terpasang di Kawasan Gladag, Solo, Foto diambil Selasa (20/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

PASAR KLIWON- Terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta (DIS), bukan merupakan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, keberadaan DIS justru mampu menyatukan seluruh wilayah berdasarkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian dikatakan terang KP Eddy Wirahbumi selaku pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jumat (23/8).

“Nanti justru ini menjaga keutuhan kesatuan negara bangsa dengan spirit semboyan Bhineka Tunggal Ika,” kata Eddy yang juga Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta ini.

Ia pun mengakui, sebagian masyarakat belum setuju atas terbentuknya DIS, lantaran belum mengerti tentang konsepsinya. “Karena kan jika mengaju pada penelitian riil dan itu bisa dipertanggung jawabkan secara akademis, bahwa Surakarta sangat layak jadi provinsi,” ujarnya.

Namun begitu, pihaknya tidak ingin jika persoalan ini membawa kemudaratan. “Kami tidak buru-buru dan belum tahu berapa sidang lagi yang akan dijalankan. Karena saat ini masih dalam tahap mendengarkan saksi ahli baik itu sejarah, politik, maupun tata negara,” sambung dia.

Eddy menambahkan, DIS yang sekarang tidak seperti DIS masa lalu yang identik dengan raja. Dengan demikian, terbentuknya DIS tidak perlu persetujuan dengan raja, karena konsepnya demokrasi.  Apapun nanti keputusan MK akan siap dijalankan, bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun siap menjalankan keputusan MK soal Surakarta ini.

“Jika ini benar-benar tercapai, kami ingin menjadi percontohan dan betul-betul istimewa. Kan dalam konsepsi tata kelola pemerintahan ini juga istimewa karena tidak perlu membangun gedung baru seperti ada kantor bekas pembantu gubernur,” tuturnya.

Mengenai sidang di MK, ia mengatakan bahwa pengajuan dikembalikannya DIS juga dilakukan oleh kelompok  masyarakat sehingga harus dilakukan dua sidang. Namun untuk efisiensi, untuk selanjutnya sidang akan digabung menjadi satu. “Dalam persidangan hari Rabu (21/8) kemarin ada keinginan pemohon untuk bisa bergabung di sidang selanjutnnya yang diajukan oleh keraton. Jadi mungkin sidang selanjutnya 2 September mendatang itu akan ada gabungan,” katanya. Ari Welianto