DPR: Disbudpar Urusi Budaya Saja

DPR: Disbudpar Urusi Budaya Saja

255

Alih Kelola Kios Buku Sriwedari Mendesak

Honda Hendarto
Honda Hendarto
foto: dprd-surakartakota.go.id

KARANGASEM – Meski Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surakarta siap melepas pengelolaan kios buku belakang Sriwedari atau yang dikenal dengan Busri (mburi Sriwedari) , namun tetap harus melalui mekanisme sesuai ketentuan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta Honda Hendarto meminta adanya kejelasan status pedagang di lokasi tersebut. Menurutnya, hal itu penting agar pengelolaannya tepat. Kepastian status tersebut juga untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam penetapan kebijakannya.

Honda juga mengingatkan, pengalihan pengelolaan itu tidak terbatas pada 20-an kios yang terbakar beberapa waktu lalu. Tetapi seluruh pedagang yang menempati kawasan Sriwedari.

“Di sana ada warung makan, kios buku, perajin pigura serta toko-toko. Tidak bisa hanya sepenggal saja. Perlu juga diperjelas, para pedagang ini masuk kategori apa. Apa semua itu mau masuk kategori PKL (pedagang kaki lima) ? Kalau semua jelas, baru bisa dilihat kewenangan pembinaan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mana ?” kata Honda, Rabu (14/8).

Baca Juga :  Begini Cara Himpunan Ratna Busana Sambut HUT ke-72 RI

Dia mengingatkan, pengelolaan kawasan tersebut tak bisa dilakukan dua SKPD. Jika selama ini para pedagang sudah membayar retribusi ke Disbudpar, maka kewajiban pembinaan ada di dinas tersebut. Begitu pun jika nantinya kawasan itu dikelola Dinas Pengelola Pasar (DPP), maka retribusi dan kewajiban pembinaan ada di dinas tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi III Abdullah AA menilai, pengalihan pengelolaan kios buku Busri belum mendesak dilakukan. Namun, di tingkat SKPD bisa dilakukan kerja sama dan komunikasi dalam manajemen pengelolaannya.

“Tidak harus dialihkan ke DPP. Tetapi bisa saja antar SKPD ini saling komunikasi, kerja sama untuk pengelolaannya. Ini DPP memang lebih memahami teknis berkaitan dengan PKL dan hal-hal terkait itu. Jadi, kalau sebatas koordinasi saya kira tak masalah,” kata dia.

Baca Juga :  Museum Keris Terlengkap se-Indonesia, Magnet Baru Wisata Kota Solo

Terpisah, Wakil Ketua DPRD M Rodhi sepakat dengan rencana pemindahan pengelolaan ke DPP, jika pedagang buku Sriwedari masuk kategori PKL.

“Kalau mereka masuk kelompok PKL, ya nanti dikelola DPP dan dibuatkan shelter. Kalau masuk sebagai pedagang, bisa saja masuk ke Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Saya kira tak masalah kalau pun akhirnya dialihkan ke DPP. Tentunya dengan pengelolaan yang baik,” katanya.

Pengalihan pengelolaan itu juga memungkinkan Disbudpar lebih fokus mengurusi bidang seni budaya di Kota Solo. Menurutnya, selama ini penggarapan even masih terkesan amburadul. Contohnya, sering luputnya penyelenggaraan kegiatan budaya dari jadwal yang sudah ditentukan.

“Disbudpar itu nggak perlu ngurusi retribusi pedagang lagi. Urusi saja kegiatan budaya itu dengan benar. Masih banyak potensi sejarah yang belum tergarap, harusnya bisa digali lagi,”  ujarnya.  Dini Tri Winaryani

BAGIKAN