Ganjar Lebih Memikirkan Masyarakat

Ganjar Lebih Memikirkan Masyarakat

224
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo

PATI-Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku lebih tertarik memikirkan masyarakat Jateng, dibanding tudingan terima suap dari proyek kartu tanda penduduk secara elektronik (e-KTP).

“Jika ada obrolan di pinggir jalan, masak harus kita tanggapi,” ujarnya menanggapi tudingan menerima suap proyek e-KTP, ditemui usai menghadiri sarasehan dan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Pati, di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (31/8).

Ia menantang tudingan yang dialamatkan kepada dirinya itu dibuktikan dan jangan hanya sekadar dibicarakan. Jika ada indikasi menerima suap, dia menegaskan, siap mundur dari jabatan Gubernur Jateng pada keesokan harinya.

“Saya tantang dia untuk mengungkapkan tudingan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Kisah Siswi SMA Bertemu Sang Ayah Saat Order Ojek Online, Ini Pesan Salma untuk Anak 'Broken Home'

Terkait dengan upaya hukum atas tudingan dari mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin tersebut, dia enggan berkomentar. Demikian halnya, terkait dengan upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, Ganjar mengaku, dirinya akan menunggu upaya yang sedang ditempuh Mendagri tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat masih menjadi anggota DPR RI dituding menerima uang sebesar 500.000 dolar AS dari proyek e-KTP.

Sementara itu, saat meresmikan penambahan fasilitas di RS Mitra Bangsa Pati, Ganjar meminta masyarakat ikut mengontrol kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, agar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan semakin berkualitas.

Baca Juga :  Kisah Siswi SMA Bertemu Sang Ayah Saat Order Ojek Online, Ini Pesan Salma untuk Anak 'Broken Home'

“Jika ada indikasi pelayanan kesehatan yang tidak semestinya, segera disampaikan kepada Pemda setempat atau pemerintah provinsi,” ujarnya, di sela-sela meresmikan fasilitas Computerized Tomography (CT) Scan di Rumah Sakit (RS) Mitra Bangsa Pati.

Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kondisi tersebut, katanya, diperlukan pengamatan publik untuk dilaporkan kepada penyelenggara negara atau pemerintah.

Menurut dia, rumah sakit menjadi tujuan masyarakat yang sedang sakit untuk mendapatkan pengobatan. “Harapannya, masyarakat kurang mampu juga mendapatkan pelayanan yang baik di setiap rumah sakit,” ujar Ganjar. Antara

BAGIKAN