JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Ganjar Serahkan DIS Kepada MK

    Ganjar Serahkan DIS Kepada MK

    437
    BAGIKAN

    Ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika daerah ingin melakukan pemekaran, yakni syarat teknis, syarat administrasi, dan syarat fisik.

    Ganjar Pranowo Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah
    Ganjar Pranowo
    Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah

    SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan sepenuhnya tuntutan pengembalian dan pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Hingga saat ini sidang gugatan yang diajukan oleh pihak Keraton Surakarta tengah dalam tahap mendengarkan keterangan saksi ahli, oleh karena itu kita tunggu saja putusan MK,” katanya, Minggu (25/8).

    Ganjar menjelaskan, apapun putusan MK terkait dengan Provinsi DIS, Pemprov Jateng akan melaksanakannya. “Saat saya menjadi Ketua Komisi II DPR RI, belum pernah menerima surat pengajuan terkait pemekaran Surakarta,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

    Menurut Ganjar, jika suatu daerah ingin melakukan pemekaran atau menjadi provinsi sendiri maka harus memenuhi tiga syarat yang telah diatur undang-undang. “Tiga syarat yang harus dilakukan kajian secara mendalam itu adalah syarat teknis, syarat administrasi, dan syarat fisik,” kata anak kelima dari pasangan Pamudji (85) dan Sri Suparni (75) ini.

    Setelah dilakukan pengkajian oleh para pakar terhadap tiga syarat tersebut, katanya, maka akan diketahui apakah wilayah itu sudah memenuhi syarat untuk dijadikan rancangan undang-undang atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Jika Surakarta sudah memenuhi syarat tersebut maka tidak ada masalah jika ingin menjadi provinsi sendiri,” ujar suami Siti Atikoh itu.

    Ganjar mengatakan, selain masih disidangkan di MK, tuntutan dibentuknya DIS itu menjadi urusan Presiden dan DPR RI. “Gubernur dan DPRD provinsi setempat ikut merekomendasikan setelah ada kajian terkait dengan tiga syarat tadi,” kata Ganjar.

    Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak setuju dengan tuntutan pengembalian dan pembentukan Provinsi DIS karena dikhawatirkan membuat situasi di masyarakat menjadi tidak kondusif. “Tuntutan tersebut juga membutuhkan biaya yang sangat besar yang akan digunakan untuk membangun kantor provinsi, kantor dinas-dinas, serta ada gubernur dan wakil gubernur, termasuk sekretaris daerah,” kata Pelaksana Tugas Ketua DPRD Provinsi Jateng, Rukma Setyabudi.

    Menurutnya, anggaran untuk pengembalian dan pembentukan DIS akan lebih bijaksana jika dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Antara