Guru Sertifikasi Kian Malas, DPRD Usul Absen Khusus dan Potong Tunjangan

Guru Sertifikasi Kian Malas, DPRD Usul Absen Khusus dan Potong Tunjangan

515
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Menyusul banyaknya laporan dan aduan terkait menurunnya kinerja guru-guru ketika sudah menerima tunjangan sertifikasi, DPRD Sragen meminta agar kepala sekolah dan Dinas Pendidikan tegas mengambil tindakan. Tidak hanya mengusulkan pemberlakuan absensi khusus bagi guru besertifikasi, DPRD juga mengusulkan jika tetap malas-malasan, dinas diminta berani memberi sanksi potong tunjangan.

“Kuncinya dinas dan kepala sekolah harus tegas. Guru yang sudah besertifikasi itu harus diberi absen khusus untuk mengontrol kehadiran, kedisiplinan serta kinerja mereka. Kalau mereka tetap malas atau sering nggak mengajar harus diberi peringatan, lalu dibuat catatan untuk dilaporkan ke pusat. Atau kalau perlu ada sanksi pemotongan tunjangan, biar ada pembelajaran,” papar Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, Rabu (21/8).

Baca Juga :  Komisi ASN Sudah Oke, 6 Kadinas Baru Sragen Segera Dilantik. Siapa Saja Mereka?

Selain itu, dinas dan kepala sekolah juga diminta lebih cermat dalam membagi beban tugas kepada guru besertifikasi dengan guru non-sertifikasi agar tidak terjadi gejolak. Menurutnya, semua guru besertifikasi mestinya diberi beban tugas lebih dari guru non-sertifikasi dengan dilibatkan untuk membina kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan memberi les tambahan belajar tanpa harus diberi insentif tambahan.

“Mestinya begitu, mereka harusnya lebih diberdayakan sebagai konsekuensi mendapat kesejahteraan lebih dari yang lain. Banyak yang ketika diminta nambah les anak-anak malah malas, tapi di belakang malah buka les privat sendiri,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Sri Pambudi juga mendukung usulan mengenai sanksi tegas bagi guru besertifikasi yang tak bisa maksimal bertugas. Pihaknya juga berharap kepala sekolah, dinas, dan pengawas sekolah juga lebih proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja guru secara rutin untuk memantau apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau belum.

Baca Juga :  Meriahnya 2000 Siswa dan Ortu Semarakkan Dies Natalis ke-52 SMPN 1 Masaran Sragen. Satukan Semangat Menuju Adiwiyata Nasional

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Muhari melalui Sekretaris DPPKAD, Untung Suhartono mengatakan kenaikan alokasi tunjangan sertifikasi guru tahun ini menyedot anggaran Rp 219 miliar. Bahkan, dibanding tahun 2012 lalu, ada kenaikan cukup signifikan sekitar Rp 56 miliar atau 30 persen dari alokasi 2012 yang mencapai Rp 167 miliar. Untuk tahun anggaran 2013 ini, jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi sebanyak 5.266 orang dan non-sertifikasi sebanyak 1.517 orang. Wardoyo

BAGIKAN
  • wong ndeso

    Itu baru guru …. kalo anggota DPRnya yg bermalas-malasan gimana … apa mau meraka dipotong tunjangan atau gajinya … mau ga mereka