Hari Pertama Masuk Kerja, Ratusan PNS Jogja Mangkir

Hari Pertama Masuk Kerja, Ratusan PNS Jogja Mangkir

207

Jumlah pegawai yang tak hadir pada hari pertama kerja ini menurun tinimbang tahun lalu.

ilustrasi
ilustrasi

JOGJA- Sebanyak 198 PNS di lingkungan Pemkota Jogja tak masuk pada hari pertama kerja Senin 12 Agustus 2013. Jumlah itu berdasarkan  hasil inspeksi mendadak Inspektorat Kota Yogyakarta bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta. Dari data itu ditemukan tiga pegawai tak masuk tanpa keterangan.

Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, belum dapat menentukan sangsi bagi pegawai membolos. “Kami lihat dulu, mereka yang tanpa keterangan ini mau berapa lama tidak masuknya, baru kami panggil dan periksa,” kata Wahyu dilansir Tempo.

Menurut Wahyu, jumlah pegawai yang tak hadir pada hari pertama kerja ini menurun tinimbang tahun lalu. Pegawai yang membolos tahun lalu delapan orang. “Tahun lalu yang tidak masuk hari pertama mencapai 378 pegawai,” kata dia.

Sebelum libur bersama Idul Fitri ini, sebanyak 13 pegawai sudah mendahului libur, yang mestinya baru berlangsung pada 3 Agustus lalu. Wahyu mengatakan pegawai yang diketahui tidak hadir tanpa keterangan jelas akan memperoleh sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Lebaran terdapat 1.227 pegawai yang hadir tepat waktu untuk mengikuti apel pagi, dari total 1.425 pegawai yang ada.  Jumlah pegawai tersebut merupakan sampel yang diambil dari 23 SKPD di lingkungan Pemkot.

Hal serupa juga terjadi di lingkungan Pemkab Bantul. Sekretaris BKD Bantul, Sutanto mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan dari Inspektorat Bantul bahwa pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 2013 sebanyak 108 PNS tidak hadir di kantor.

Namun demikian, kata dia ketidakhadiran PNS saat Sidak tersebut dengan berbagai alasan, mulai dari izin, tugas keluar, karena sakit bahkan lima PNS di antaranya ditemukan tidak masuk tanpa keterangan. “Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi yang diberikan kepada PNS indisipliner bisa berupa teguran lisan dan tertulis, tergantung tingkat kesalahan,” jelasnya.

Akan tetapi, kata dia bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau membolos akan diberi sanksi berupa pemotongan tunjangan kesejahteraan sekitar dua persen jika tidak masuk dalam sehari pada bulan itu. “Sesuai aturan pemberian sanksi tegas, bahkan jika seorang PNS tidak masuk tanpa keterangan selama 46 hari secara akumulasi selama setahun, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat,” ungkapnya. Antara

BAGIKAN