Irjen Djoko Juga Tilap Dana Operasional Jasa Raharja

Irjen Djoko Juga Tilap Dana Operasional Jasa Raharja

313
Sidang Djoko Susilo
Sidang Djoko Susilo

JAKARTA—Sejak tahun 2009, tersangka kasus simulator SIM yang juga eks Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Djoko Susilo ternyata mendapat dana operasional Rp 50 juta setiap bulan dari perusahaan asuransi Jasa Raharja. Tapi sebagian dana itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi. “Itu insentif untuk operasional,” kata Djoko dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Dari data yang dijelaskan, sepanjang tahun 2009, Djoko mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai September sebanyak Rp 450 juta.

Djoko berdalih, Jasa Raharja memberikan kebebasan kepada dirinya untuk menggunakan uang tersebut. Bisa dipakai untuk kepentingan operasional maupun pribadi. “Pak ini bebas digunakan,” kata Djoko menirukan ucapan Direktur Operasional Jasa Raharja yang menurutnya sudah menjabat sebagai Dirut Jasa Raharja.

Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo tak puas dengan jawaban Djoko. Terlebih lagi di dalam SK, uang itu ditujukan kepada Korlantas bukan Djoko secara pribadi. “Maaf saya nggak baca detail aturannya,” elak Djoko.

Baca Juga :  Proyek Drainase Kawasan Semanggi Digarap Tahun Depan, Begini Perencanaannya

Dalam sidang itu juga terungkap bahwa Djoko sengaja menggunakan nama anggota keluarga dan kerabat pada mobil-mobil miliknya untuk menghindari pajak progresif. “Apa maksudnya ditulis di sini, membuat nama orang lain untuk menghindari pajak progresif? tanya anggota majelis hakim, Pangeran Napitupulu.

Djoko menjawab, pemakaian nama anggota keluarga dan kerabat pada mobil-mobil yang dibelinya untuk mengantisipasi aturan penetapan pajak progresif pada kendaraan di wilayah hukum DKI Jakarta. Namun, Pangeran Napitupulu mengatakan tahun pembelian mobil Djoko terjadi pada 2007-2008, sedangkan pajak progresif mulai ditetapkan pada 2011-2012.

“Terkait aturan pajak progresif, saya ikut membahas aturan itu di wilayah hukum DKI Jakarta. Aturan pajak itu akan keluar pada 2004 awal, tapi ditunda-tunda sampai 2011. Saya berpikir pada tahun 2007 juga akan dikeluarkan pajak progresif,” kata Djoko.

Djoko mengaku sengaja membeli kendaraan pada 2007 agar ketika pajak progresif kendaraan diterapkan pada 2008 dapat terhindar dari aturan pajak itu. Pangeran Napitupulu kemudian bertanya, mengapa Djoko tidak mengatasnamakan anak pada mobil-mobil yang dimilikinya. “Kalau nama pemilik pada lebih dari satu kendaraan akan kena pajak progresif. Kalau alamat pemilik pada lebih dari satu kendaraan akan kena. Jadi kalau kami pakai atas nama keluarga itu juga akan kena,” jawab Djoko.

Baca Juga :  Sudirman Said Mulai Dekati Masyarakat Solo, Ada Apa Ya ?

Di sidang kemarin Djoko juga membeberkan sebagian aset yang dibayar dengan keris pusakanya. Bahkan dengan menjual keris, ia sanggup membeli dua rumah dan mobil mewah. Dari data yang dipaparkan Djoko, keris yang dijual tembus rata-rata bernilai Rp 3 miliar.

Rumah beralamat Jalan Sam Ratulangi No 16, Solo dibeli Djoko seharga Rp 4,8 miliar untuk Dipta Anindita. Dana itu didapat dari menjual keris pusaka dan barang antik senilai Rp 3 miliar. Ditambah bisnis yang dikelola rekannya Dadeng bernilai Rp 1,8 miliar. Djoko juga membeli rumah di Harvestland Residence, Kuta, Bali seharga Rp 2,7 miliar. Seluruh dana itu didapat dari penjualan keris. Detik | Widi Purwanto

BAGIKAN