Kantor Pos Nekat Bagikan 4.415 KPS Bermasalah

Kantor Pos Nekat Bagikan 4.415 KPS Bermasalah

317

BLSM-Suasana pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Cabang Wonogiri, Minggu (30/6). Joglosemar | Eko Sudarsono

SRAGEN—Kantor Pos Sragen diam-diam dilaporkan telah membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) milik 4.415 rumah tangga sasaran (RTS) calon penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke penerimanya. Padahal, hasil verifikasi di lapangan, 4.415 calon penerima itu diketahui bermasalah mulai dari sudah meninggal, pindah luar daerah, hingga derajat ekonominya sudah tidak layak menerima.

Informasi yang dihimpun Joglosemar, 4.415 KPS itu akhirnya tetap dibagikan ke atas nama yang tertera di kartu tersebut. Pembagian dilakukan karena Kantor Pos tidak ingin ambil risiko, mengingat mereka ditarget harus menyalurkan semua KPS paling lambat tanggal 21 Juli 2013.

Satgas penyaluran KPS dan BLSM di Kantor Pos Sragen, Manahan Siagian, mengaku sudah membagikan seluruh KPS untuk penerima BLSM di Sragen yang totalnya 69.420, termasuk 4.415 KPS yang salah sasaran. Menurutnya, pihaknya terpaksa membagikan 4.415 KPS karena mengacu Standard Operating System (SOP) pemerintah pusat, bahwa semua KPS harus diserahkan ke penerima maksimal 21 Juli 2013. Ia juga mengklaim hal itu sudah dikoordinasikan dengan satgas penyaluran KPS dan BLSM tingkat pusat.

Baca Juga :  Dewan Soroti Ada Pegawai RSUD Sragen Bersikap Tak Ramah

“KPS sudah dibagikan semua dikurangi RTS meninggal dunia dan pindah rumah. Kami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri yang melanggar SOP, meskipun ada sebagian yang salah sasaran itu akhirnya mengembalikan ke kami,” tutur Manahan, Rabu (31/7).

Terpisah, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menyayangkan pembagian 4.415 KPS bermasalah yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemkab. Menurutnya, meski pembagian KPS dan BLSM wewenang Kantor Pos, setidaknya untuk 4.415 KPS itu harusnya dibicarakan dulu mengingat realitanya warga penerimanya bermasalah dan tidak layak, serta sudah diusulkan ke pusat untuk diganti.

Baca Juga :  Polres-Dishub Ingatkan 147 Bentor dan Becak Disel Segera Dijadikan Becak Kayuh. Begini Alasannya

Karena sudah terlanjur dibagikan, Pemkab hanya bisa berharap penerima KPS yang merasa sudah sejahtera dan tidak layak mendapat BLSM, punya jiwa legawa untuk mengembalikan agar bisa dialihkan ke warga tidak mampu yang belum terdata. Tatag juga mengatakan tidak hanya berkoordinasi dengan kecamatan dan desa, pihaknya juga berharap Tenaga Kesejahteraan Sosial Keamanan (TKSK) di masing-masing kecamatan untuk mendata jika ada PNS atau perangkat yang nekat menerima KPS maupun BLSM.  Wardoyo

BAGIKAN