JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Kisruh Keraton: Dua Kubu Saling Tuding

Kisruh Keraton: Dua Kubu Saling Tuding

740
BAGIKAN
MENGKRITIK KISRUH KERATON--Dua warga membawa poster bertuliskan "Rukun Agawe Santosa, Crah Marake Bubrah" saat melakukan aksi di Kawasan Gladag, Solo, Rabu (28/8). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kisruh yang terjadi di dalam Keraton Kasunanan Surakarta beberapa waktu lalu. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
MENGKRITIK KISRUH KERATON–Dua warga membawa poster bertuliskan “Rukun Agawe Santosa, Crah Marake Bubrah” saat melakukan aksi di Kawasan Gladag, Solo, Rabu (28/8). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kisruh yang terjadi di dalam Keraton Kasunanan Surakarta beberapa waktu lalu.
Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO-  Saling tuding terhadap biang permasalahan di Keraton Surakarta, masih saja dilontarkan oleh dua kubu. Dari kubu pro-rekonsiliasi, yakni GPH Madukusumo, menuding dua menantu Paku Buwono (PB) XII, yakni KRMH Satriyo Hadinagoro dan KP Edy Wirabhumi sebagai dalang di balik keributan yang terjadi Senin lalu.

Sementara dari pihak Dewan Adat yang diwakili KRMH Satriyo Hadinagoro menegaskan, pihaknya tidak melakukan penggembokan maupun penyanderaan terhadap Raja Paku Buwono (PB) XIII, seperti yang ditudingkan pihak KGPH Tedjowulan. “Itu sudah diterangkan oleh pihak kepolisian, bahwa tidak ada penggembokan dari dalam,” ujar Satriyo.

Satriyo juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cooling down dan bersikap dewasa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. “Saya selalu ingat pepatah Jawa, becik ketitik olo ketoro,” tandasnya.

Sementara saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Rabu (28/8), GPH Madukusumo mengatakan, perilaku Edy Wirabumilah yang berusaha memecah belah kerukunan di dalam keraton. “Seharusnya dia (Edy) itu merukunkan, bukan memecahkan,” katanya.

Ia pun menentang keras sikap Dewan Adat Keraton yang mengklaim sudah mengambil alih wewenang Raja PB XIII Hangabehi. “Mengenai Dewan Adat itu tidak dibenarkan, karena Dewan adat itu tidak ada. Itu hanya LSM yang dibentuk hanya untuk mendapatkan dana hibah dari provinsi,” tegasnya.

Alhasil, adanya pengambil alihan wewenang Raja yang dilakukan oleh Dewan Adat itu ilegal. Sehingga, pihaknya pun tetap mengakui bahwa yang menjadi panutan adalah Raja PB XIII Hangabehi. ”Keputusan Sinuhun masih mutlak. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Kepres Nomor 23 Tahun 1988 bahwa pemimpin di keraton adalah Sinuhun, bukan dewan adat!” tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa yang menjadi penyebab keributan di Keraton adalah masalah uang. Gusti Madu merincikan, kawasan Keraton memiliki potensi pemasukan uang yang cukup banyak. Mulai dari keberadaan museum, parkir, sewa Alun-alun untuk Sekaten dan panggung musik, pingsungsung, dan potensi lainnya. Namun karena adanya pengelolaan yang tidak merata, menimbulkan perselisihan.  “Seharusnya apa yang ada di kawasan keraton itu harus dibagi rata semua. Kan banyak, mulai dari parkir, museum, alun-alun kan bisa dibagi rata. Semuanya bisa dibahas, sebelum nanti jatuh korban,” katanya.

Gusti Madu ppun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Baluwarti atas ketulusannya dan dedikasinya yang membantu keraton dalam mengusir massa yang didatangkan oleh KP Eddy Wirabumi.

Terpisah, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kanjeng Pangeran Winarno Kusumo mengakui pemasukan uang ke keraton cukup besar. Untuk parkir di kawasan museum  dalam seminggu saja mencapai Rp 6 juta. “Jumlah itu sudah dibagi dengan penyewa, jadi keraton mendapat 60 persen dan penyewa 40 persen,” paparnya.

Selain itu, juga dari pergelaran Sekaten yang dulu dikelola pemerintah sekarang dikelola sendiri. Juga pemasukan dari kunjungan wisatawan. Di samping itu ada juga dana hibah dari pemerintah provinsi maupun Pemkot Surakarta.

Meski begitu, Winarno merinci berbagai kebutuhan untuk kegiatan rutin keraton. “Untuk setiap bulannya saja, keraton itu menghabiskan anggaran antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Itu digunakan untuk berbagai kegiatan,” katanya.

Ia merinci, untuk pembayaran listrik sekitar Rp 1 juta, pakan kerbau Rp 2 juta per bulan, Sajen gondorasan setiap hari Kamis dan Selasa kliwon sebesar Rp 400.000. Untuk keputren setiap hari Kamis Rp 630.000. Untuk pajak di Kuta Gedhe dan Imogiri setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 1,5 juta.

Siap Jadi Mediator

Sementara dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap menjadi mediator untuk memecahkan permasalahan terkait dengan konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. “Kalau kedua belah pihak minta, ya, faktanya itu kan juga rakyat saya di Jateng. Pasti pemimpin jika diminta, saya akan senang hati,” katanya di Semarang, Rabu.

Dihubungi terpisah, perusakan pintu Sasonoputro yang dilakukan atas perintah langsung Raja Keraton Surakarta,  Solo Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dinilai melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (KPCB) Jawa Tengah, Sri Ediningsih menuturkan, banyak pasal yang bisa dijeratkan bagi para perusak benda cagar budaya. Hanya saja saat dihubungi Joglosemar, Ediningsih tidak membawa Undang-Undang tersebut. “Kalau pasalnya dan ancamannya banyak, tapi saya kurang hafal rinciannya,” katanya singkat.

Ediningsih mengaku sangat menyayangkan kejadian perusakan ini. “Kami sungguh sangat menyayangkannya, seharusnya benda-benda agar budaya ini dirawat bersama. Tidak dirusak,” ungkapnya.

Sayangnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan lebih untuk ikut campur dalam urusan perusakan ini. “Kami tidak berwenang ikut campur, karena itu berada di wilayah Solo,” ungkapnya. Ari Purnomo | Antara