JOGLOSEMAR.CO Foto Korupsi Proyek Tol, Kejari Tetapkan 3 Tersangka

Korupsi Proyek Tol, Kejari Tetapkan 3 Tersangka

434
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Tim penyidik Kejari Sragen yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tukar guling tanah kas Desa Singopadu, Sidoharjo yang terkena proyek tol Solo-Mantingan, menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Kades Singopadu berinisial ST, Kaur Keuangan berinisial NS, dan Kadus berinisial PRI.

Ketiga nama tersangka itu ditetapkan berdasarkan kesimpulan hasil dari serangkaian penyidikan atas kasus korupsi pengadaan tanah kas Desa Singopadu yang terkena proyek tol pada tahun 2010.

Kepala Kejari (Kajari) Sragen, Victor Saut Tampubolon melalui Kasie Pidana Khusus (Pidsus), Yasin Joko Pratomo mengatakan dua nama terakhir yakni Kadus PRI dan Kaur Keuangan NS, terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka karena peran mereka menggelembungkan harga lahan milik sejumlah petani yang dibeli untuk mengganti tanah kas desa yang terkena proyek tol.

“Kemudian hasil dari pengembangan penyidikan, kami menetapkan satu tersangka lagi yakni Kades Singopadu berinisial STR. Kades juga menjadi tersangka karena mengetahui proses pembelian tanah yang harganya ternyata sudah dinaikkan dari harga yang dipertanggungjawabkan,” ujar Yasin kepada Joglosemar, Jumat (23/8).

Untuk NS dan PRI sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan dan akan kembali dipanggil setelah ada hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait besarnya kerugian negara. Sedangkan untuk Kades STR yang baru saja dinaikkan statusnya menjadi tersangka, menurut rencana akan mulai dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada pekan depan. “Jadi sembari menunggu audit BPKP, kami akan lanjutkan pemeriksaan untuk Kades STR,” urainya.

Namun, Yasin menguraikan, berdasarkan hasil audit dari tim penyidik, kasus tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 350 juta. Nominal ini merupakan akumulasi dari selisih harga tanah yang dibeli dengan harga dari panitia yang ternyata sudah dinaikkan. Mengenai itikad dari para tersangka atau penerima uang hasil mark up yang akan mengembalikan uang, menurutnya, uang itu tetap bisa diterima sebagai barang bukti. Wardoyo