Koruptor Kasda Perburuk Neraca APBD

Koruptor Kasda Perburuk Neraca APBD

288
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Belum adanya pengembalian kerugian negara sebesar Rp 10,501 miliar dari mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono selaku terpidana kasus korupsi Kasda Sragen 2003-2010 kembali mendapat sorotan karena dianggap memperburuk kondisi neraca APBD Sragen 2012. Selain itu, Inspektorat Sragen terpaksa menjatuhkan sanksi kepada 21 pegawai selama tahun 2012 karena terbukti melakukan serangkaian pelanggaran dalam tugasnya.

Hal itu terungkap dalam gelar pengawasan daerah (Larwasda) Kabupaten Sragen tahun anggaran 2012 yang diselenggarakan Pemkab Sragen di Aula Sukowati, Kamis (22/8). Kepala Inspektorat Sragen, Suharto mengatakan belum adanya pengembalian kerugian negara dari terpidana korupsi Kasda itu memang menjadi faktor penyebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk APBD Sragen tahun 2012.

“Tapi untuk pengembalian kerugian negara korupsi Kasda itu eksekutornya Kejati Jateng. Pemkab hanya menunggu saja. Tapi kami sudah minta BPK untuk melakukan audit lagi agar catatan soal kerugian Kasda itu tidak terus membebani APBD,” papar Suharto usai Larwasda.

Selain korupsi Kasda, belum optimalnya pendataan aset Pemkab juga menjadi faktor lain yang turut andil memberi catatan WDP. Beberapa problem soal aset yang menjadi catatan BPK meliputi adanya aset yang barangnya ada namun belum terdata, catatannya ada namun barangnya tidak ada atau pindah, hingga yang mestinya ada tapi barangnya maupun datanya belum ada. Namun, persoalan pendataan aset ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku instansi yang membidangi. “Nanti ke depan segera dilakukan perbaikan dari DPPKAD untuk melakukan sensus pendataan aset,” terangnya.

Terkait pengejaran pengembalian kerugian negara terhadap koruptor Kasda, Kasie Pidsus Kejari Sragen, Yasin JP mengatakan masih dalam proses dan pihaknya menjanjikan dalam waktu dekat akan ada perkembangan.

Sementara di sisi lain, Suharto menyampaikan dari pemeriksaan reguler di Sragen tahun 2012 terdapat 21 kasus yang melibatkan 31 orang pegawai di instansi Sragen. Sebanyak 19 kasus terbukti melanggar aturan dan dua lainnya tidak terbukti. Dari 31 orang terperiksa itu, 21 di antaranya terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi mulai dari teguran hingga penundaan kenaikan pangkat. “Dari 21 orang yang diberi sanksi itu ada 10 orang menyalahgunakan wewenang, empat orang melakukan korupsi, tujuh orang melakukan pelanggaran kepegawaian,” pungkasnya. Wardoyo

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR