Larangan Mobdin untuk Mudik Jangan Disamaratakan

Larangan Mobdin untuk Mudik Jangan Disamaratakan

349
ilustrasi
ilustrasi

SUKOHARJO- DPRD Sukoharjo menyatakan masih menunggu surat edaran (SE) dari Pemkab terkait larangan penggunaan mobil dinas (Mobdin) untuk dipakai mudik. Di sisi lain, Dewan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyamaratakan aturan soal larangan kendaraan dinas untuk mudik. Larangan itu pun hendaknya tak hanya diterapkan saat Lebaran.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin, mobil dinas yang dipakai oleh pejabat negara atau publik, dapat digunakan untuk memperlancar tugas pelayanan kepada masyarakat. “Kalau memberikan arahan itu tidak hanya pas Lebaran tapi setiap saat. Lebaran kan hanya sebentar, padahal menurut persepsi KPK penggunaan Mobdin di luar kegiatan kantor itu disebut korupsi, juga tidak pas,” katanya, Sabtu (3/8).

Disinggung mengenai larangan tersebut, politisi PAN itu memperkirakan garasi untuk  kendaraan berpelat merah itu tidak cukup. “Apa garasi mobilnya cukup? Sisi keamanannya bagaimana? Itu juga yang harus dipikirkan jika kendaraan tidak boleh dibawa untuk Lebaran,” ujarnya.

Baca Juga :  SRITEX TUMBUH MENDUNIA : Tingkatkan Kapasitas Produksi, Ciptakan Produk Baru

Dia pun juga kurang sepakat jika mudik versi Jakarta disamaratakan dengan Sukoharjo. Pertimbangannya, jarak tempuh tempat PNS Jakarta ke kampung halamannya berbeda dengan PNS Kota Makmur. “Kalau Jakarta mudik ke Palembang mungkin bisa dilarang pakai Mobdin. Lha tapi kalau pejabat atau PNS dari Kecamatan Polokarto ingin mengunjungi keluarga di Kecamatan Bendosari apakah bisa dikatakan mudik? Ya harus dibedakan juga dong,”imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo lainnya, Jaka Wuryanta mengaku belum menerima SE Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda) yang berisi larangan penggunaan Mobdin untuk mudik. Namun, pihaknya menghormati arahan dari KPK itu. “Belum ada SE, kami masih menunggu. Kalau pun memang seperti itu, kami menghormatinya,” ujarnya.

Baca Juga :  Ratusan Siswa Sulap Sawah Kering di Seberang Kampus Unisri Jadi Lautan Merah Putih

Jika nantinya SE itu tidak kunjung terbit, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk tetap menghormati KPK. Hal ini ditekankan oleh SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang diikuti oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo, di mana melarang PNS menggunakan Mobdin untuk mudik.

Terpisah, Bupati Sukoharjo, Wrdoyo Wijaya menyatakan akan mematuhi aturan soal larangan PNS menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. “Kami yang ada di Sukoharjo mengikuti, dDi mana seluruh pejabat yang ingin mudik dilarang menggunakan mobil pelat merah atau mobdin,” tegas Bupati Wardoyo Wijaya. Murniati

BAGIKAN