JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Lelang Kas Desa Karanganyar Selintutan

Lelang Kas Desa Karanganyar Selintutan

402

Inspektorat Dituding Tak Profesional

SRAGEN—Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan periode 2006-2012 menolak menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPj) proses lelang tanah kas desa tahun 2010 dan 2011 yang terindikasi menyimpang dari aturan. Mereka juga mempertanyakan kredibilitas tim Inspektorat yang dinilai tak profesional karena melakukan pemeriksaan kasus tersebut kepada subjek yang tak tahu menahu kasus itu.

Ketua BPD Karanganyar periode 2007-2012, Fachrudin Sunarso mengaku menolak menandatangani LPj karena menilai proses lelang melanggar aturan. Di mana, proses lelang hanya ditangani oleh kepala desa (Kades) tanpa melibatkan BPD. Tak hanya ditinggal dari kepanitiaan, BPD juga tak pernah diberi tahu hasil lelang maupun penggunaan keuangannya.

Padahal, katanya, mengacu Surat Bupati Sragen 19 Mei 2011 No 143/47-02/2001 perihal Tertib Administrasi Lelangan Tanah Kas Desa, pada butir 1 disebutkan lelangan tanah kas desa diadakan setiap tahun dan dilaksanakan secara umum dan mendapat persetujuan dari BPD setempat.

“Bagaimana kami harus tanda tangan ketika dari awal saja tidak pernah diberi tahu, dilibatkan panitia juga tidak. Kami hanya dengar katanya lelangnya dapat Rp 70 juta, tapi jelasnya berapa dan untuk apa nggak pernah tahu. Tiba-tiba sebelum puasa kemarin disuruh tanda tangan, ya jelas kami tolak,” ujarnya, Kamis (15/8).

Atas kejanggalan itu, akhir 2012 BPD pernah menyampaikan surat ke bupati dan Inspektorat agar kasus dugaan penyimpangan ditindaklanjuti. Akan tetapi, ia justru menyayangkan kinerja tim Inspektorat karena melakukan pemeriksaan terhadap anggota BPD periode 2012-2018, yang notabene tak tahu duduk persoalan kasus tersebut.

Sehingga hasilnya pun mudah ditebak, yakni kasus itu kemudian dianggap tidak bermasalah karena BPD yang baru terindikasi sudah dikondisikan satu suara. Padahal, hingga kini, di kalangan warga masih banyak yang mempertanyakan prosedur dan hasil lelang tahun 2010-2011 itu. “Kami hanya ingin semua itu berjalan sesuai aturan, bukan seenaknya. Makanya Inspektorat harus melakukan pemeriksaan ulang ke BPD yang tahu persoalannya dan kalau ada oknum di Pemdes yang melanggar prosedur diberi sanksi tegas,” tandasnya.

Dikonfirmasi, Kades Karanganyar, Endah Umi Setyani enggan berkomentar panjang lebar. Ia hanya mengatakan jika dirinya sudah diperiksa oleh Inspektorat, Asisten I, Bagian Pemerintahan dan sudah tidak ada masalah lagi. Mengenai proses lelang yang dinilai tidak melibatkan BPD, menurutnya, memang ada beberapa anggota dan ketua BPD yang tidak tanda tangan. Wardoyo

 

BAGIKAN