JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Mangkrak, Bekas Kantor Satker Siap Disewakan

Mangkrak, Bekas Kantor Satker Siap Disewakan

384
BAGIKAN
KANTOR DISEWAKAN-Bekas kantor DPPKAD Boyolali di Jalan Teratai saat ini kosong dan sudah dilirik investor untuk disewa, Senin (26/8). Joglosemar|Ario Bhawono
KANTOR DISEWAKAN-Bekas kantor DPPKAD Boyolali di Jalan Teratai saat ini kosong dan sudah dilirik investor untuk disewa, Senin (26/8). Joglosemar|Ario Bhawono

BOYOLALI –Sejumlah bekas kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mangkrak lantaran ditinggal pindah ke kompleks perkantoran terpadu di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo, oleh Pemkab Boyolali akan disewakan. Namun sejauh ini belum ada rencana untuk menjual aset-aset yang ditinggalkan tersebut.

Sejumlah kantor tersebut di antaranya yakni bekas kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (Bappeda), Kantor Inpektorat, Kantor Satpol PP, Badan Perizinan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMP2T), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (DPPKAD). Kelima SKPD tersebut saat ini sudah pindah dan menempati gedung baru di kompleks perkantoran terpadu di Kemiri.

Widodo Al Muniru, Kepala DPPKAD Boyolali mengungkapkan sudah ada yang hendak menyewa bekas kantor DPPKAD yang lama. Kantor tersebut akan disewa senilai Rp 50 juta per tahun untuk kantor salah satu investor garmen di Boyolali. “Sudah ada yang mau menyewa, sekarang masih proses,” ungkap Widodo, Senin (26/8).

Menurutnya, selain bekas kantor kelima SKPD di atas, sejumlah kantor lainnya seperti milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Wisma Pemda, serta sejumlah aset lainnya juga akan dioptimalkan untuk pendapatan kas daerah. Kantor Dispendukcapil saat ini sudah dipinjam sebagai gudang PMI Boyolali. Sementara untuk Wisma Pemda disewa untuk usaha karaoke.

Widodo mengungkapkan, rata-rata aset daerah tersebut disewakan sekitar Rp 40-an juta per tahun. Sejauh ini menurut dia, pemanfaatan bekas kantor tersebut baru disewakan. Sementara untuk menjual aset-aset tersebut, harus melalui proses appraisal atau penilaian aset. Kemudian, setelah ada appraisal tersebut juga harus ada persetujuan dari DPRD untuk menjual aset itu.

Ditegaskannya, untuk menjual aset-aset daerah tersebut cukup persetujuan dewan saja tanpa harus persetujuan Gubernur. Hal ini berbeda dengan pengadaan aset untuk fasilitas umum maupun pelepasan aset-aset desa.

Ditanya perkiraan nilai aset tersebut, Widodo menyatakan belum dapat menentukan. Hanya saja dilihat dari nilai tanah di setiap kantor, rata-rata di kisaran Rp 2-3 juta per meter persegi, maka nilai aset-aset tersebut mencapai miliaran rupiah. “Sementara ini baru disewakan saja,” imbuh dia. Ario Bhawono