Mendagri Laporkan Nazaruddin

Mendagri Laporkan Nazaruddin

262
Muhammad Nazaruddin
Muhammad Nazaruddin

Jakarta—Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi resmi melaporkan tersangka kasus Hambalang, M Nazaruddin ke Polda Metro Jaya. Nazar dilaporkan dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik.

“Intinya Nazaruddin telah menghina dan memfitnah, sehingga saya minta diproses hukum,” kata Gamawan di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (30/8).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 2968/VIII/2013/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 30 agustus 2013, Nazaruddin diadukan melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencematan nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah dengan ancaman kurang dari lima tahun.

Gamawan mengungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit usai proses tender dan menyatakan tidak ada masalah sama sekali. Gamawan mengaku belum pernah bertemu Nazaruddin maupun perusahaan yang menjadi peserta tender.

Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan terjadi penggelembungan anggaran pengadaan e-KTP sebesar 45 persen dari proyek yang bernilai Rp5,9 triliun tersebut di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/8).

Baca Juga :  Kisah Siswi SMA Bertemu Sang Ayah Saat Order Ojek Online, Ini Pesan Salma untuk Anak 'Broken Home'

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Mendagri menerima uang imbalan atau fee terkait pengadaan proyek e-KTP melalui adiknya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

Gamawan menambahkan , Nazaruddin pernah meminta Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni untuk ikut terlibat sebagai pelaksana proyek pengadaan e-KTP.  “Nazaruddin pernah mengundang Bu Sekjen ke ruangannya, bersama dengan Amru Daulay. Waktu itu tahun 2010, belum ada proyek (e-KTP) itu dan dia minta ikut sebagai pelaksana,” kata Mendagri.

Pada saat itu, Nazaruddin dan Amru Daulay masih menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman, yang mendampingi Mendagri, menceritakan pada saat itu Nazaruddin berusaha membujuk Sekjen untuk meloloskan dia sebagai pelaksana proyek.

Mennanggapi laporan dari Mendagri, kubu Nazaruddin mengaku siap. “Kita hormati haknya,” kata pengacara Nazar, Elza Syarief saat dikonfirmasi.

Baca Juga :  Kisah Siswi SMA Bertemu Sang Ayah Saat Order Ojek Online, Ini Pesan Salma untuk Anak 'Broken Home'

Elza yakin laporan Gamawan tak akan diproses oleh polisi, karena kasus tersebut tidak masuk prioritas. “Paling diterima saja, kalau diprosesnya kan mesti didahulukan kasus korupsinya,” jelas Elza.

Menurut Elza, sudah 80 persen proses e-KTP dipegang KPK. Ada data-data yang dikantungi lembaga antikorupsi itu. Nazar sudah membenarkan. “Nazar dan KPK sudah klop-klop-an soal data itu. Kita lihat saja, siapa yang terlibat,” tuturnya.

Mendagri tiba di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/8) sekitar pukul 09.45 WIB dengan didampingi sejumlah protokoler dan ajudannya. Sejumlah pejabat Polda Metro Jaya menyambut kedatangannya, seperti Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Mochammad Chairul, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto dan Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya AKBP Sumanto.  Antara | Detik | Niko Fediyanto

BAGIKAN