JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Nekat Ribut, Listrik Dicabut

Nekat Ribut, Listrik Dicabut

355
KISRUH KERATON--Seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta dari pihak Lembaga Adat terlibat keributan dengan pihak Tedjowulan di Keraton Kasunanan Surakarta, Senin (26/8). Keributan tersebut bermula saat akan diadakannya Pengukukan Maha Menteri Tedjowulan yang diselenggarakan di Sasono Mulyo Keraton Kasunanan Surakarta. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
KISRUH KERATON–Seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta dari pihak Lembaga Adat terlibat keributan dengan pihak Tedjowulan di Keraton Kasunanan Surakarta, Foto diambil Senin (26/8). Keributan tersebut bermula saat akan diadakannya Pengukukan Maha Menteri Tedjowulan yang diselenggarakan di Sasono Mulyo Keraton Kasunanan Surakarta. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO- Fasilitas negara yang dinikmati oleh Keraton Surakarta dapat dicabut, jika permasalahan yang membelit internal keraton tidak segera diselesaikan. Sementara rencana Walikota yang akan mempertemukan seluruh putra-putri Sinuhun Paku Buwono (PB) XII, mendapat sambutan dari kerabat keraton.

Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, fasilitas keraton dapat saja dicabut jika masalah yang ada saat ini tidak juga selesai. Rudy, sapaan Walikota menuturkan, pertemuan kerabat keraton yang dimediasi Pemkot, harus bisa memberikan hasil positif.

Jika tidak membuahkan hasil, Pemkot dapat menghapuskan semua fasilitas negara yang ada di keraton. “Pertemuan langsung untuk menyelesaikan. Kalau sudah tidak mau ya sudah. Fasilitas negara yang dipakai mungkin tidak akan diberi,” katanya kepada wartawan, Jumat (30/8).

Fasilitas negara yang dimaksud di antaranya adalah listrik, air bersih dan fasilitas lainnya. Walikota dapat mencabut semua fasilitas negara itu jika keraton tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Rudy menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor  11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jika ada pembiaran atau penelantaran terhadap bangunan, struktur, situs, benda atau kawasan cagar budaya, bisa dikenai dengan sanksi pidana. “Daripada kena pasal (pidana-red) mending akur lebih baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan jika bicara tentang Solo kota budaya, maka sudah kewajiban kita untuk menyelamatkan situs-situs budaya yang ada di Kota Solo. “Situs, kawasan dan bangunan. Feeling saya kok rampung,” katanya.

Sementara itu pekan depan, rencananya Walikota akan mengumpulkan kerabat keraton. Sebanyak 35 putra-putri Paku Buwono (PB) XII akan dikumpulkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada selama ini. Dari kerabat yang akan dikumpulkan itu terdapat pula PB XIII yang menjadi raja saat ini dan Mahapatih KGPH PA Tedjowulan. “Akan kami kumpulkan, akan mengundang pula tokoh masyarakat dan Muspida supaya bisa selesai betul,” kata Rudy.

Rencananya, pekan ini pihaknya baru mempersiapkan undangan bagi para putra-putri dalem kerabat keraton. Persiapan dilakukan jauh-jauh hari, mengingat banyak kerabat keraton yang berdomisili di luar daerah. Rudy, sapaan Walikota berharap, dalam pertemuan yang akan berlangsung di kompleks Balaikota tersebut semua kerabat bisa hadir.

Terkait rencana Walikota Rudy yang ingin memfasilitasi dengan mengundang putra-putri PB XII untuk menyelesaikan permasalahan ini, KP Eddy Wirabhumi pun mempersilakannya. “Mangga saja jika Pak Wali ingin mengundang putra-putri PB XII ataupun kerabat keraton lainnya dan kami siap. Itu biar dicoba dulu, apakah nanti bisa atau tidak saya belum tahu dilihat dulu saja seperti apa,” jelas Eddy.

Kerabat keraton lainnya, KRMH Satriyo Hadinagara menyatakan perlu ada mediasi pemerintah tapi tidak seperti dulu.  Di mana, dulu pemerintah hanya berbicara secara sepihak. ”Dulu itu pemerintah hanya berbicara secara sepihak dan itu jangan terjadi lagi. Pembicaraan harus dilakukan dengan semua pihak,” ujar Satriyo.

Pihaknya pun seakan-akan harus menyetujui hasil mediasi tersebut, padahal menurutnya yang diselesaikan waktu itu tidak jelas. “Saya sudah ketemu dengan walikota sebelum ada peristiwa kemarin dan sudah diagendakan,” tutur dia.

Di sisi lain, jajaran Polresta Surakarta terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan adanya konflik keraton yang terjadi beberapa hari lalu. Sampai saat ini dari 26 saksi yang diperiksa, meningkat sebanyak 31 saksi.

Hal tersebut jelas dikatakan Kasat Reskrim Kompol Rudi Hartono mewakili Kapolresta Kombes Pol Asjima’in saat dihubungi sejumlah wartawan, Jumat (30/8). Kasat Reskrim mengaku, setelah memeriksa 26 saksi lima di antaranya yakni Gusti Moeng, Begug Poernomosidi, Eddy Wirabhumi dan Bambang Pradotonagoro serta Sinuhun Paku Buwono XIII Hangabehi.

Menurutnya, saat ini polisi sudah memeriksa sebanyak 31 orang yang diketahui mengetahui permasalahan konflik keraton Kasunanan yang mengakibatkan pintu Sasonoputro rusak karena ditabrak oleh mobil Toyota Hardtop warna putih dengan Nopol AD 8430 DG.

“Kita masih memperbanyak saksi, karena pemeriksaan kita lakukan dengan pelan dan tenang. Pertama kita lakukan pemeriksaan sebanyak 18 saksi, dan tahap kedua sudah kita periksa sebanyak 13 orang, jadi jumlah keseluruhan 31 orang saksi,” terang Kasat Reskim melalui pesan singkatnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Joglosemar,  Kasubag Humas Polresta Surakarta AKP Sis Raniwati menginformasikan, sampai sejauh ini penjagaan di lingkungan keraton masih dilakukan oleh aparat dari satuan Polresta untuk mengantisipasi adanya konflik susulan yang mungkin terjadi. “Untuk pengamanan tidak dicabut, namun dikurangi porsenilnya, sampai situasi keraton kondusif,” kata Sis.  Farrah Ikha Riptayani | Ari Welianto | Rudi Hartono

BAGIKAN