PBNU Haramkan Parcel untuk Gratifikasi

PBNU Haramkan Parcel untuk Gratifikasi

313
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA-Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengimbau agar pejabat negara tidak menerima Parcel. Alasannya, pemberian Parcel kepada pejabat negara sarat kepentingan dan jika ada kepentingan maka hukumnya menjadi haram.

“Asal mulanya terima hadiah itu hukumnya boleh-boleh saja, tapi kalau ada tujuannya itu namanya gratifikasi,” kata Said Aqil di Kantor PBNU, Sabtu (3/8).

Karena adanya tujuan terselubung dari pemberian Parcel itu, Said mengatakan maka hukum haram menjadi masuk dalam pemberian Parcel tersebut. “Maka yang tadinya tidak ada hukumnya, tapi karena ada tujuan apalagi tujuan proyek itu menjadi haram,” tutur Said.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

Said berkelakar, bagi para pihak yang ingin memberi Parcel, sebaiknya diberikan ke PBNU saja. “Jadi kalau ada yang mau kasih Parcel ke saya saja, kita tidak punya kepentingan apalagi proyek,” canda Said.

Terkait mudik, PBNU memberangkatkan 1.800 pemudik menuju kampung halamannya masing-masing. “Bagi para pemudik sebaiknya berpikir seribu kali kalau mau bawa sanak saudara ke Jakarta, karena Jakarta sudah padat dan belum tentu dapat kerja kalau ke sini,” kata Said Aqil di acara Mudik Bersama PBNU, di Kantor PBNU.

Baca Juga :  Kisah Siswi SMA Bertemu Sang Ayah Saat Order Ojek Online, Ini Pesan Salma untuk Anak 'Broken Home'

Pemudik itu akan diberangkatkan dengan 35 bus yang disediakan PBNU secara gratis. Tujuan bus-bus itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. “24 Bus ke Jawa Timur, sembilan bus ke Jawa Tengah dan dua bus ke Jawa Barat. Tujuan yang paling jauh adalah Banyuwangi dan Bangkalan, Madura,” ujarnya.

Selain mudik gratis, PBNU mendirikan 18 posko mudik berbasis masjid di sepanjang Jalur Pantura. Posko ini didirikan agar pemudik tetap bisa menjalankan ibadahnya saat mudik. dtc

BAGIKAN