Pelanggaran Parkir Terulang Lagi, Direksi TSTJ Dinilai Gagal

Pelanggaran Parkir Terulang Lagi, Direksi TSTJ Dinilai Gagal

188
TSTJ
TSTJ

KARANGASEM – Tingginya tarif parkir di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) di atas ketentuan saat Pekan Syawalan menjadi sorotan anggota DPRD Kota Surakarta. Keluhan masyarakat terkait tarif itu sebenarnya bukan hal baru. Anggota Komisi III Abdullah AA menilai, kondisi itu menunjukkan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) TSTJ gagal dalam pengelolaan.

“Kalau direksi tak bisa menyelesaikan persoalan itu, lebih baik segera menyerahkan surat pengunduran diri saja,” tegas Abdullah, ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD, Rabu (14/8).

Mestinya direksi mengantisipasinya agar tak terulang lagi. Abdullah mengatakan, selama ini belum ada sikap tegas dari pihak TSTJ untuk mengatasi hal itu. Padahal, parkir di dalam kawasan TSTJ merupakan kewenangan penuh direksi. Meskipun pelaksanaannya dilakukan pihak ketiga dengan sistem kerja sama.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk tahun ini parkir di dalam kawasan TSTJ dipatok Rp 3.000 . Namun dalam praktiknya pengunjung dikutip sedikitnya Rp 5.000. Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR) itu juga menyoroti penyelenggaraan parkir di bahu jalan seputar kawasan TSTJ. Dia menilai kesemrawutan yang muncul juga harus diselesaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

“UPT Perparkiran juga harus gelar operasi penertiban untuk parkir – parkir yang meluber di bahu jalan itu. Baik dari sisi penataan maupun penarikan tarif parkirnya. Harus dicek apa sudah sesuai Perda yang berlaku,” kata dia lagi.

Sementara itu Ketua Komisi III, Honda Hendarto enggan berkomentar banyak soal pelanggaran parkir itu.

“Saya nggak tahu soal itu. Soal tarif dan pengelolaannya seperti apa, itu kan sudah kewenangan direksi,” kata dia.

Dia lebih banyak berbicara soal penyelenggaraan parkir yang menggunakan bahu jalan (on street). Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu mengingatkan juru parkir (Jukir) agar memenuhi ketentuan tarif sesuai zona. Hal itu sudah tercantum jelas pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9/ 2011 tentang Retribusi Daerah.

Di sisi lain, Honda meminta konsumen juga mengikuti aturan parkir. Termasuk jika dikenakan tarif parkir progresif. Artinya, beban tarif akan semakin meningkat jika waktu parkir sudah melebih satu jam.

“Jukir harus ikuti tarif sesuai zona. Tetapi konsumen juga harus ikut aturan jika memang  ternyata masuk zona parkir progresif. Jadi wajar kalau tarifnya menjadi tinggi. Tetapi kalau pun itu diberlakukan, belum semua Jukir pakai alat pencatat waktu. Padahal, ini penting untuk menetapkan durasi waktunya,” tambahnya.  Dini Tri Winaryani

BAGIKAN