Pemalsuan Izin Hotel, Warga Ancam Tempuh Jalur Hukum

Pemalsuan Izin Hotel, Warga Ancam Tempuh Jalur Hukum

253
HOTEL- Komisi I DPRD Sukoharjo melakukan sidak ke Hotel Brothers beberapa waktu lalu. Joglosemar|Murniati
HOTEL- Komisi I DPRD Sukoharjo melakukan sidak ke Hotel Brothers beberapa waktu lalu. Joglosemar|Murniati

SUKOHARJO- Warga Solo Baru Sukoharjo memberikan waktu selama satu hingga dua Minggu ke depan kepada pihak Hotel Brothers untuk melengkapi dokumen perizinan. Jika batas waktu yang sudah ditetapkan dilangar, warga mengancam akan melaporkan Hotel Brothers ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tuduhan pemalsuan dokumen ke ranah pidana.

Pihak Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang, Imron Supomo menjelaskan, Komisi I bisa saja memberikan jangka waktu sekitar satu bulan bagi pihak hotel untuk melengkapi dokumen perizinan. Namun, warga sepakat hanya akan memberikan waktu satu hingga dua Minggu ke depan.

“Waktu satu bulan yang diberikan DPRD mungkin ada maksud lain, tentunya agar setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas. Tapi warga memberikan tengat waktu satu hingga dua Minggu bagi manajemen hotel untuk merevisi dokumen yang ada,” ujar Imron saat dihubungi, Kamis (22/8).

Baca Juga :  Sukoharjo Luncurkan Administrasi Kependudukan Online

Imron menjelaskan, selama setahun terakhir ini masyarakat sudah bersabar. Bahkan, agenda pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan maupun kecamatan adalah inisiatif dari warga. “Kenapa juga PT Pondok Solo Permai (PSP) baru mengaku sekarang? Lha dulu-dulu mereka kemana?” tegasnya.

Imron mengaku kecewa karena apa yang disampaikan oleh perwakilan hotel dilandaskan pada posisi terdesak. “Kami kira mereka mengaku karena terdesak. Meski demikian, kami masih memberikan waktu kepada pihak hotel untuk melengkapi persyaratan pendirian hotel. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum,” katanya.

Baca Juga :  Warga PSHT Diminta Ikut Jaga Kamtibmas

Jalur hukum yang dimaksudkan Imron yakni melaporkannya ke PTUN Semarang maupun tuduhan pelanggaran pidana karena pemalsuan dokumen. “Jelas hal itu sudah pelanggaran pidana karena pemalsuan dokumen. Kami akan menempuh jalur hukum ke PTUN untuk membatalkan izinnya. Jika tidak, warga akan melaporkan atas tuduhan tindak pidana pemalsuan dokumen,” katanya

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat atau hearing  antara Komisi I, pengelola Hotel Brothers, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), dan beberapa pihak lainnya, perwakilan dari PT PSP selaku pengurus perizinan hotel mengaku telah memalsukan dua tandatangan warga dalam persetujuan pendirian hotel. Tanda tangan tersebut menjadi syarat bagi hotel untuk membangun hotel. Murniati

BAGIKAN