JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pemkot Kekurangan 1.545 PNS

Pemkot Kekurangan 1.545 PNS

280
BAGIKAN

Walikota Berharap 840 K2 Diangkat Jadi PNS

ilustrasi
ilustrasi

BALAIKOTA-Pemkot Surakarta bingung akibat jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot terus berkurang. Pemkot berharap 840 tenaga kategori dua (K2) bisa diangkat semua menjadi PNS untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai.

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, dengan diberlakukannya moratorium Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Pemkot jelas mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah banyak. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkot sudah mengajukan permohonan ke pusat agar diberikan kouta rekrutmen CPNS 2013 formasi umum.

“Namun hasilnya hanya diberi tenaga pendidik sebanyak 35 orang di tahun 2013,” ujar Rudy, Minggu (11/8).

Demikian pula, Rudy berharap, tenaga kategori dua (K2) yang jumlahnya 840 orang itu bisa terangkat semua menjadi PNS tahun ini. Karena jika tidak,  Pemkot akan terus mengalami defisit SDM. Terlebih, keputusan pusat menegaskan hanya menyediakan kuota 30 persen K2 yang tahun ini akan diangkat menjadi PNS yang ujian tertulisnya dilangsungkan sekitar Oktober tahun ini.

“Jika pusat hanya menyediakan kuota 30 persen K2 yang diangkat menjadi PNS, jelas belum mencukupi jumlah kebutuhan PNS di Solo saat ini,” katanya.

Karena itu, Rudy menjelaskan pihaknya akan mengusulkan tenaga formasi umum di luar tenaga K2 yang akan ikut seleksi jadi PNS. Karena dari hasil Analisis Beban Kepegawaian (ABK) dari perhitungan Pemkot membutuhkan kurang lebih tenaga PNS baru sebanyak 1.545 orang.

“Rata-rata per tahun jumlah PNS yang pensiun mencapai ratusan. Melihat fakta ini dalam sebuah organisasi jika SDM tidak mencukupi, jelas sangat berpengaruh pada pelayanan,” terangnya.

Menurut Rudy, belanja pegawai Pemkot masih terbilang tinggi, mencapai 59,53 persen dari APBD. Maka  langkah Pemkot hanya mencoba mengefektifkan dan memaksimalkan PNS yang ada untuk tetap bisa melayani masyarakat sambil menunggu adanya perubahan regulasi.

Disinggung soal penggunaan tenaga outsourcing, Rudy mengaku tidak optimal. Pasalnya, keberadaan tenaga outsourcing hanya mau melaksanakan perintah dari pihak ketiga sebagai  penyedia jasa

“SKPD sebenarnya boleh saja memerintah tenaga outsourcing, namun harus lewat rekanan sehingga sangat sulit direalisasikan dalam kepegawaian pemerintahan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Surakarta,  Etty Retnowati mengaku pemberian kuota 35 tenaga pendidik tahun ini oleh pusat belum mampu mencukupi kebutuhan guru saat ini.

“Kami akhirnya menggunakan tenaga seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT), Wiyata Bakti (WB) dan mutasi guru dari luar daerah untuk menutupi kekurangan guru,” katanya. *  Muhammad Ismail