JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pemkot Tetapkan Larangan Mobdin untuk Mudik

Pemkot Tetapkan Larangan Mobdin untuk Mudik

282
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

BALAIKOTA-Pemkot Surakarta resmi mengeluarkan larangan penggunaan mobil dinas (Mobdin) untuk mudik. Larangan tersebut dilakukan sebagai wujud kepatuhan dan kehati-hatian Pemkot agar tidak dianggap melanggar aturan pemerintah pusat.

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, sejauh ini Pemkot belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah pusat terkait larangan penggunaan Mobdin untuk mudik Lebaran. Namun meskipun tak mendapatkan surat edaran resmi, Pemkot telah memutuskan larangan penggunaan Mobdin untuk mudik tahun ini.

“Setelah mendalami sejumlah regulasi dan imbauan, Pemkot melarang Mobdin untuk mudik,” ujar Rudy, Jumat (2/8).

Dikatakan Rudy, semua surat permohonan penggunaan Mobdin yang sudah masuk di Sekretaris (Sekda) berjumlah sekitar 100 orang secara otomatis langsung ditolak. Pelarangan akan diwujudkan secara konkret dengan mengapelkan semua kendaraan dinas baik mobil dan motor di halaman Balaikota mulai Senin (5/8).

“Larangan penggunaan Mobdin untuk mudik ini dilakukan Pemkot setelah mempelajari aturan maupun imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Mobdin untuk mudik Lebaran,” katanya.

Rudy mengaku, awalnya Pemkot memperbolehkan penggunaan Mobdin untuk mudik. Namun, setelah melihat perkembangan ternyata ada larangan dari pemerintah pusat dan langsung Pemkot mengikuti aturan tersebut. Terlebih penggunaan Mobdin luar Tupoksi rawan korupsi. Status kendaraan dinas termasuk aset negara yang tidak selayaknya dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Larangan ini bukan sebagai pencitraan semata. Tetapi mematuhi aturan dan menjalankan komitmen,” jelasnya.

Rudy menambahkan, jika ada yang mendapati PNS tetap menggunakan Mobdin untuk mudik sudah pasti mereka melanggar aturan Walikota. Oleh karena itu, kita lihat saja nanti pada saat apel Mobdin di Balaikota besok Senin (5/8) mobil milik siapa yang tidak diapelkan. Dalam apel tersebut Pemkot akan melibatkan Satpam dan Satpol PP untuk melakukan pengecekan.

“Semua pejabat golongan atas sampai bawah harus patuh akan aturan ini. Apalagi jika ada PNS beralasan tak ikut apel mobil akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto menambahkan, kebijakan yang diambil Pemkot melarang penggunaan Mobdin untuk mudik Lebaran merupakan keputusan bulat. Langkah itu diambil bukan pencitraan tetapi langkah kehati-hatian dan komitmen Pemkot.

“Kalau ada daerah lain diperbolehkan Mobdin untuk mudik silakan. Solo memutuskan melarang dan semua Mobdin nantinya akan diapelkan di Balaikota,” ujarnya.  * Muhammad Ismail