JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Pencalonan Ical Diusulkan Dievaluasi

Pencalonan Ical Diusulkan Dievaluasi

358
BAGIKAN

Prahara di Partai Golkar

Abu Rizal Bakrie
Abu Rizal Bakrie

JAKARTA— Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang menegaskan tak ada agenda evaluasi pencapresan sang Ketua Umum di Rapimnas. Pernyataan ini membantah pernyataan dari Ketua DPP Golkar laimnya, Yorrys Raweyai yang menyebut ada dorongan dari internal Golkar untuk mengevaluasi pencapresan Aburizal Bakrie (Ical) di Rapimnas.

Agus mengatakan, meski agenda Rapimnas Golkar bisa disesuaikan dengan permintaan kader di daerah, namun tak ada dasar untuk meminta evaluasi pencapresan Ical. Sebab, persetujuan Ical sebagai capres sudah ditetapkan melalui forum tertinggi Golkar.

“Walau itu menjadi kewenangan daerah, tidak ada dasarnya untuk meminta evaluasi, karena sekarang kita sedang bekerja keras untuk memenangkan Aburizal,” kata Agus, Senin (19/8).

Agus menegaskan Golkar sudah bulat mengusung Ical sebagai capres. Fokus Golkar saat ini adalah upaya untuk membantu meningkatkan elektabilitas Ical yang trennya sedang menanjak. “Jadi tidak ada agenda evaluasi,” ujarnya.

Pernyataan Agus ini bertentangan dengan suara Yorrys Raweyai yang mendorong evaluasi pencapresan Ical. Yorrys menyebut ada dorongan dari daerah, bahkan dari fraksi, yang menginginkan evaluasi pencapresan Ical. “Permintaan evaluasi itu kan sudah jadi silent majority, di fraksi juga ada,” ujar Yorrys secara terpisah.

Yorrys juga mengklaim janji yang belum lunas dibayar oleh Aburizal Bakrie. Janji itu terkait pemberian bantuan dana untuk kader-kader Golkar di daerah.

“(DPD) tingkat dua, Rp 5 juta sampai Rp 15 juta. Untuk DPD I nggak tahu saya,” kata Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai kepada wartawan, Senin (19/8).

Menurut Yorrys, pelunasan janji itu berlangsung tak mulus. Memang ada yang sudah dipenuhi, namun ada juga yang belum. “Memang ada komitmen, tapi sampai sekarang masih tersendat-sendat,” ujar dia.

Bahkan, masih menurut Yorrys, pembayaran untuk pelaksanaan acara launching nomor 5 di Bali pada bulan Juli 2013 kemarin belum lunas. Dia menduga ada krisis keuangan di partainya. “Acara kemarin di Bali baru dibayar separuh. Mungkin karena krisis keuangan partai, mungkin,” tuturnya.  Detik | Niko Fediyanto