JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pengadaan Esemka Dialihkan ke Mobil Tamu

Pengadaan Esemka Dialihkan ke Mobil Tamu

281
BAGIKAN
PRODUKSI ESEMKA TERHAMBAT--Pengunjung mengamati salah satu produk mobil Esemka yang dipamerkan di Solo Techno Park (STP), Solo, Kamis (4/4). Kurangnya dana dan belum adanya standar sertifikasi suku cadang membuat proses produksi mobil Esemka menjadi terhambat. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
Produksi Esemka

KARANGASEM– Anggaran APBD 2013 yang sedianya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) Pimpinan DPRD Kota Surakarta, akhirnya dialihkan. Dana sebesar Rp 200 juta tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan mobil tamu. Pengadaan itu masuk dalam kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Surakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno menghendaki mobdin untuk Pimpinan DPRD merupakan produk keluaran PT Solo Manufaktur Kreasi (PT SMK). Namun, mobil dengan merek dagang Esemka itu tak bisa dimiliki karena belum diproduksi massal. Selain itu, produsen mobil tersebut belum memenuhi syarat sebagai peserta lelang.

“Sampai sekarang, mobil Esemka itu belum bisa produksi. Jadi, tidak bisa dipaksakan seperti itu. Karenanya, anggaran dialihkan untuk pembelian mobil lain berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV),” jelas Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta Supriyanto, Senin (26/8).

Dia mengatakan, nantinya mobil tersebut diperuntukkan sebagai mobil tamu. Dia memastikan kegiatan pengadaan itu bisa terlaksana. Apalagi, saat ini proses lelang pengadaan mobil itu sudah berjalan.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Budi Yulistianto belum bisa memastikan soal pengalihan anggaran tersebut. Namun dia memastikan, anggaran tersebut tidak akan dicoret dari APBD.
”Untuk mobil Esemka, kami memang belum dapat info lagi kapan bisa diproduksi. Kalau belum bisa dibuat, ya kami tidak bisa beli. Kalau sampai satu tahun lewat tidak terealisasi, ya anggaran dikembalikan ke kas daerah,” kata dia.
Dia menjelaskan, sejauh ini tidak ada rencana untuk mencoret anggaran Rp 200 juta tersebut dari APBD. Jika kemudian muncul keputusan untuk mencoretnya, maka perlu kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P). Dini Tri Winaryani

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here