Pertanyakan Kejelasan Jalur Lintas Selatan, Warga Pasangi Spanduk

Pertanyakan Kejelasan Jalur Lintas Selatan, Warga Pasangi Spanduk

653
PASANG SPANDUK-Salah satu spanduk yang dipasang warga di tepi jalan di Desa Sejati, Kecamatan Giriwoyo. Dok
PASANG SPANDUK-Salah satu spanduk yang dipasang warga di tepi jalan di Desa Sejati, Kecamatan Giriwoyo. Dok

WONOGIRI-Belum adanya kejelasan tentang penyelesaian pembuatan jalur lingkar selatan (JLS) membuat warga Desa Sejati, Kecamatan Giriwoyo geram. Mereka memasangi spanduk berdana protes dengan harapan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Diketahui JLS merupakan jalan penghubung Pacitan-Wonogiri-Yogyakarta hingga kini belum juga rampung. Sejumlah titik dengan jalan bergelombang masih banyak. Warga pun sejak sebelum Lebaran memasang spanduk dengan harapan akan dibaca Presiden SBY saat mudik ke Pacitan. Namun, usaha warga tidak mendapatkan tanggapan dan kini warga kembali melakukan aksi.

“Sebelum Lebaran kami memasang spanduk. Karena jalur JLS digunakan Presiden SBY untuk mudik lebaran. Sebagai warga Wonogiri bagian selatan kami layak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sebagai pihak pelaksana proyek,” ujar warga Desa Sejati, Kecamatan Giriwoyo yang engan disebut namanya saat ditemui dilokasi proyek, Senin (19/8).

Ia mengatakan, aksi pemasangan sepanduk ini juga ada di Giriwoyo-Giritontro dan berhenti di jalan menuju Pacitan. Warga ingin agar JLS benar-benar diselesaikan. Tidak hanya menuntut kejelasanjalan JLS, kami juga menuntut perbaikan jalan rusak nasional di Wonogiri  yang membutuhkan dana dari APBN.

“Sudah lima tahun jalan nasional yang melintas sepanjang Giriwoyo-Giritontro rusak. Warga sini pun juga membayar pajak <I>lho<I>, kan sama-sama memiliki hak untuk mendapat pelayanan baik dari pemerintah,” tegasnya.

Wakil rakyat dari Komisi B yang juga warga Giriwoyo, Iskandar mengaku banyak menerima keluhan warga terkait jalan nasional yang mengalami kerusakan. Bahkan, ketika ada pihak luar daerah menuju Wonogiri mendapati jalan rusak langsung komplain, ada yang sms ada yang telpon. Akan tetapi karena ini  statusnya jalan nasional, menjadi wenang negara dan anggaran besar untuk memperbaikinya.

“Pihak DPRD sudah meminta bupati agar menjalin komunikasi intens dengan pusat, katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Sri Kuncoro mengatakan perihal protes warga itu telah dia sampaikan ke salah satu pegawai di Kementrian PU.

“Jalan itu masuk jalan nasional. Tadi dari informasi salah satu pegawai di PU mengatakan tahun ini tidak bisa dilanjutkan, kemungkinan baru tahun depan. Saat ini info daripusat baru tahap lelang dan akhir tahun baru tandatangan kontrak. Rencananya akan dilanjutkan sepanjang 23 kilometer selama tiga tahun ke depan. Mulai dari Giriwoyo hingga Pracimantoro,” terang dia.

Dari pantauan Joglosemar, kondisi jalan sendiri kini tidak ubahnya lapangan berdebu. Hanya ada penambalan dengan batu namun tidak dilapisi aspal. Alhasil, selain bergelombang, siap-siap saja mencucikan kendaraan karena banyak debu menumpuk. Eko Sudarsono

BAGIKAN