PKL Nonkuliner Galabo Ogah Pindah

PKL Nonkuliner Galabo Ogah Pindah

432
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo)
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo)

PASAR KLIWON- Pedagang Kaki Lima (PKL) nonkuliner di Gladak Langen Bogan (Galabo) bertekad tak mau pindah dari tempatnya berjualan. Sebaliknya, PKL kuliner meminta pemerintah tegas menata pedagang sesuai aturan yang ada.

“Terus terang kami ingin tetap berjualan di sini (Galabo-red), tidak pindah. Kami pun siap dengan aturan dari Pemkot dan paguyuban pedagang, kami sudah sampaikan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta,” ujar salah satu PKL nonkuliner yang tidak mau disebut namanya, Rabu (21/8).

Jika tetap berjualan di Galabo, pihaknya siap ditempatkan di lokasi panggung sisi timur. Hal itu karena shelter yang ada sekarang tidak mencukupi untuk menampung kapasitas pedagang siang yang berjumlah 69 orang. “Shelter-nya kan hanya ada 57, itu untuk pedagang kuliner saja, sedangkan yang nonkuliner selama ini tidak punya tempat untuk berjualan hanya di sela-sela shelter,” jelas dia.

Baca Juga :  Perbaikan Loji Gandrung, Rumdin Walikota Solo, Telan Rp 2,3 Miliar

Terkait wacana menjadi PKL kuliner, ia masih bingung. Pasalnya, selama ini banyak pedagang kuliner yang tutup karena sepi pembeli. “Contoh saja yang sebelah timur sangat sepi pembeli, kalau yang sebelah barat dan tengah banyak. Itu yang jadi pertimbangan kami, maka kami minta tetap seperti semula,” ungkap dia.

Sementara itu pedagang Galabo siang, Toni meminta agar Pemkot bisa tegas menata PKL nonkuliner. Pasalnya jika PKL nonkuliner tetap berjualan di sana, hal itu berbenturan dengan Nota Dinas dan Surat Keputusan (SK) Walikota mengenai kawasan Galabo sebagai kawasan khusus kuliner. “Kami harap Pemkot bisa tegas soal keinginan PKL nonkuliner yang ingin tetap berjualan di Galabo. Jika mereka tetap berjualan di sini tentu menyalahi Nota Dinas dan SK walikota,” papar dia.

Baca Juga :  Otak Penjambretan Ini Terpaksa Didor Kakinya

Toni mendesak agar Disperindag bisa bersikap dengan membuat surat balasan ke Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta. “Harusnya kan Nota Dinas itu dibalas dengan administrasi yang lengkap. Ini agar dinas terkait bisa saling koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan Galabo,” pungkasnya. Ari Welianto

BAGIKAN