PNS Klaten Diizinkan Mudik Pakai Mobdin

PNS Klaten Diizinkan Mudik Pakai Mobdin

391
ilustrasi
ilustrasi

KLATEN – Sebanyak 15.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Klaten dilarang menerima bingkisan Lebaran. Hal ini lantaran rawan terjadinya praktik gratifikasi.

Namun, di sisi lain, para abdi negara tersebut diperbolehkan untuk menggunakan Mobil Dinas (Mobdin) untuk kepentingan mudik Lebaran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Cahyo Dwi Setyanto mengatakan meski diizinkan menggunakan Mobdin, namun pejabat yang menggunakannya harus bertanggungjawab penuh atas mobdin yang digunakannya untuk mudik Lebaran. “Sosialisasi sudah kami lakukan melalui surat edaran yang dilayangkan ke masing-masing SKPD. Mobil dinas boleh dibawa pulang asalkan semua ditanggung pejabatnya,” kata dia kepada wartawan, Senin (5/8).

Menurutnya, kebijakan Pemkab itu menindaklanjuti pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pengumuman dan imbauan itu keluar, Pemkab membuat surat edaran ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Klaten. Isinya, semua PNS dilarang menerima dan memberikan parsel baik kepada sesama PNS atau pejabat.

Baca Juga :  Tjokro Hotel Klaten, Upacara Sembari Mengenalkan Ikon Lurik Klaten

Cahyo menjelaskan, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya gratifikasi dan budaya gratifikasi. Sedangkan untuk mobil dinas, Pemkab tidak melarang dibawa pulang pejabat yang memegangnya. “Syaratnya, ongkos bensin dan biaya jika terjadi kerusakan ditanggung pejabat yang bersangkutan,” paparnya.

Ia menambahkan,  surat edaran yang disampaikan dinilai tidak terlambat. Bahkan pekan depan ada beberapa SKPD pelayanan umum yang masih masuk melayani masyarakat. Saat ditanya terkait adanya pelanggaran, ia mengatakan akan diambil langkah sesuai aturan yang berlaku. “Semua PNS diminta menaati imbauan itu selama Lebaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Sekda Klaten, Sartiyasto, mengatakan parsel yang dilarang baik untuk sesama PNS, pejabat atau rekanan Pemkab dalam pekerjaan. Dalam bentuk apapun tidak diizinkan untuk menjaga kerawanan korupsi dan gratifikasi. “Namun, khusus untuk mobil dinas sengaja diizinkan sebab KPK tidak merekomendasikan dilarang. Hanya saja semua risiko menjadi tanggungan pejabat bersangkutan,” paparnya.

Baca Juga :  Tjokro Hotel Klaten, Upacara Sembari Mengenalkan Ikon Lurik Klaten

Menurutnya, untuk menggunakan mobil dinas, pejabat tidak harus izin lagi. Sebab hakikatnya mobil dinas sudah merupakan barang pinjam pakai. Ia berpendapat di Klaten sangat jarang ada pejabat yang menggunakan mobil dinasnya untuk mudik. Meskipun ada tetapi jumlahnya tidak banyak karena mayoritas pejabat merupakan orang Klaten sehingga tidak keluar kota. “PNS di Klaten jika mudik hanya antarwilayah kecamatan saja. Dengan jarak yang relatif dekat, risiko kerusakan tidak banyak sehingga jika dibawa mudik pun tidak berisiko tinggi,” tukasnya. Angga Purnama

BAGIKAN