JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Presiden SBY Disomasi

Presiden SBY Disomasi

382
BAGIKAN

Presiden dianggap melanggar UU Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penunjukan hakim MK.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

JAKARTA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disomasi terkait keputusannya yang menunjuk eks Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menjadi hakim konstitusi. Presiden dianggap melanggar UU Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penunjukan hakim MK.

“Bahwa Pasal 19 UU MK secara tegas mengatur pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif,” kata Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).

Somasi ini dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Koalisi ini merupakan gabungan dari ICW, Indonesian Legal Roundtable, Pukat UGM, Elsam, LBH Padang dan YLBHI. Mereka juga mewanti-wanti Presiden SBY untuk membatalkan penunjukan Patrialis sebelum 12 Agustus. Mereka minta Kepres Nomor 87/P/2013 tentang penunjukan Patrialis Akbar dicabut.

Mereka juga menganggap kalau Presiden SBY melanggar Pasal 15 UU MK, yang menyatakan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasasi konstitusi kenegaraan.

Alvon menganggap, Patrialis tidak memiliki syarat seperti yang disebutkan Pasal 15 UU MK. Alasannya, saat menjadi Menkum HAM Patrialis kerap mengobral remisi kepada narapidana termasuk koruptor.

“Bahwa apabila presiden SBY tidak bersedia untuk melakukan tindakan pembatalan Keppres maka untuk menyelesaikan permasalahan ini maka kita memilih jalur hukum baik lewat Tata Usaha Negara ataupun perdata,” ungkapnya.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menilai tudingan yang dialamatkan sejumlah kalangan pada Patrialis Akbar tak relevan. Misalnya soal obral remisi saat menjabat Menkum HAM, Amir menilai tudingan itu tak ada kaitan dengan jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

“Karena hakim kontitusi cara bekerja dalam pengujian norma tidak individual artinya terdapat mekanisme musyawarah untuk menjatuhkan putusan, yang berbeda dengan hakim di lingkungan MA,” kata Amir.

Menurut Amir juga, pengangkatan Patrialis tidak ada persoalan hukum. Bila melihat Pasal 19 UU MK di sana dinyatakan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Kemudian Pasal 20 tentang tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuannya diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Presiden, DPR, MA, sehingga model dan tata caranya diserahkan kepaada lembaga yang berwenang.

“Sebagai contoh pengangkatan hakim MK yang berasal dari MA para LSM tidak pernah ada yang komplain,” jelasnya. Patrialis diangkat langsung Presiden.

Amir menambahkan, mengapa DPR secara terbuka pemilihannya karena dari DPR siapa yang akan menentukan, apakah Ketua DPR atau ketua Komisi III artinya mau tidak mau harus diumumkan secara terbuka.

“Sedangkan pemerintah pemilihannya merupakan prerogatif Presiden, begitu juga dari MA merupakan kebijakan Ketua MA,” tuturnya.

Khusus Patrialis Akbar, yang bersangkutan telah berhenti dari PAN sejak 2011 manakala menjadi Komisaris utama PT Bukit Asam. “Pemerintah telah memproses sejak bulan Maret 2013 dengan berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan dari arahan dari Wapres, dengan mengusulkan Prof Satya Arinanto dan Patrialis akbar. Sedangkan Prof Maria Farida dicalonkan kembali dari pemerintah,” tutupnya.  Detik