PT KAI Bersikeras Joho Harus Dikosongkan

PT KAI Bersikeras Joho Harus Dikosongkan

399

Kami mengembangkan potensi di wilayah Daop masing-masing dan kita menilai Purwosari itu potensial untuk peningkatan ekonomi.” Sumarsono | Humas PT KAI Daop 6

PROTES WARGA JOHO--Spanduk bertuliskan "PT KAI Lebih Kejam Daripada Terorisme" terpasang di salah satu sudut Kampung Joho RT VII/ RW X Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (21/8). Spanduk tersebut merupakan wujud protes warga atas adanya kenaikan sewa lahan dan rencana eksekusi lahan yang mereka tempati. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
PROTES WARGA JOHO–Spanduk bertuliskan “PT KAI Lebih Kejam Daripada Terorisme” terpasang di salah satu sudut Kampung Joho RT VII/ RW X Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (21/8). Spanduk tersebut merupakan wujud protes warga atas adanya kenaikan sewa lahan dan rencana eksekusi lahan yang mereka tempati. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

BANJARSARI- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 bersikeras kawasan Joho RT 007/RW 010 Manahan, Banjarsari, harus dikosongkan dari hunian warga penyewa lahan. Pasalnya, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas gudang semen yang sebelumnya telah ada.

Hal itu disampaikan Humas PT KAI Daop 6, Sumarsono, menyusul aksi warga penyewa lahan di kampung tersebut yang menolak mengosongkan rumahnya, Selasa (20/8) lalu. Warga juga memasang spanduk berisi kecaman terhadap PT KAI.

Sumarsono mengatakan, pihaknya menolak jika permintaan pengosongan itu dikatakan sebagai upaya eksekusi lahan. “Eksekusi itu kalau sudah jadi putusan pengadilan. Kami hanya meminta pengosongan,” terangnya, Rabu (21/8).

Perluasan gudang semen itu, menurutnya mengacu pada program percepatan ekonomi pembangunan Indonesia. Di mana, PT KAI akan melakukan pengembangan aset, termasuk dengan  melakukan alih fungsi lahan yang saat ini didirikan hunian oleh para penyewa. “Jadi kami mengembangkan potensi di wilayah Daop masing-masing dan kita menilai Purwosari itu potensial untuk peningkatan ekonomi,” tegasnya.

Baca Juga :  Kusuma Sahid Prince Hotel Solo Gelar General Staf Meeting

Ia menambahkan, pengosongan itu juga demi kenyamanan warga mengingat aktivitas kendaraan dan kereta di wilayah tersebut yang semakin tinggi lantaran perluasan gudang.

Sementara terkait persoalan tarif sewa lahan PT KAI yang dinilai warga terlalu tinggi, menurutnya itu merujuk pada keputusan dari kantor pusat PT KAI. Bahkan katanya, kenaikan tersebut bukanlah hal baru melainkan sudah lama dilakukan antara lain mulai tahun 2008 dan tahun 2011.

Ia juga mengatakan, dibandingkan dengan lahan di tempat lain, tarif sewa lahan yang dibebankan KAI tersebut terhitung lebih murah. “Warga yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keringanan. Kami tampung dulu dan kita ajukan ke pusat, karena dasar penentuan tarif itu kebijakannya dari pusat. Daop tidak berani dan tidak berwenang memutuskan hal itu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sudirman Said Mulai Dekati Masyarakat Solo, Ada Apa Ya ?

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno kembali menegaskan seharusnya PT KAI mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Ngapain dia ngasih somasi, mereka kan yang memulai memperkarakan hal ini ke ranah hukum, jadi ikuti saja proses hukumnya sampai terbit putusan pengadilan. Jangan asal mengeluarkan surat,” ujarnya.

Ia juga tak habis pikir dengan langkah yang diambil PT KAI yang menyeret ketiga warga ke jalur hukum. Padahal menurutnya, warga yang mendiami hunian di lahan milik KAI itu berstatus penyewa dan tidak dapat dikatakan masuk dan menempati lahan orang lain tanpa izin. “Itu tindakan yang gegabah. Mau dikatakan penyerobotan, atau perusakan, wong mereka tidak melakukan itu,” pangkasnya. Arief Setiyanto

BAGIKAN