JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Rawan Konflik, 3 Pilkades Prioritas Pengamanan

Rawan Konflik, 3 Pilkades Prioritas Pengamanan

382
BAGIKAN

KAPOLRES PENGAMANAN DI BANYURIP SAMBUNGMACAN OKESRAGEN—Memanasnya tensi sosial politik di sejumlah desa yang akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap keempat mulai 24 Agustus nanti, membuat pihak kepolisian mulai ancang-ancang memetakan pengamanan.

Kapolres Sragen, AKBP Dhani Hernando mengatakan untuk Pilkades putaran awal yang akan dihelat bersamaan di akhir Agustus ini, ada tiga lokasi yang akan mendapat pengamanan ekstra. Yakni Pilkades Tangkil Sragen, Gebang Masaran, dan Banyurip Sambungmacan. Pengamanan ekstra disiapkan mengingat potensi kerawanan dan eskalasi di tiga Pilkades itu sudah mulai menghangat sejak awal tahapan.

“Seperti di Banyurip Sambungmacan yang memang jadi salah satu atensi kami. Baru penetapan sudah panas, apalagi nanti pas coblosannya. Makanya untuk Banyurip, Gebang, dan Tangkil yang tensinya agak tinggi, akan jadi prioritas pengamanan kami,” papar Kapolres ditemui di sela-sela pantauan pengamanan penetapan calon di Balai Desa Banyurip, Kamis (15/8).

Kendati sempat memanas, ia bersyukur berkat pengamanan ekstra dari masing-masing Polsek, sejauh ini situasi masih terkendali. Namun demikian, pihaknya tetap menginstruksikan Polsek wilayah setempat bersama Danramil untuk terus mengintensifkan pengawasan hingga pencoblosan berlangsung. Bahkan, pada hari H pemungutan suara, jumlah personel akan dipertebal dengan melibatkan Polsek tetangga dan perwira dari Polres.

Di bagian lain, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sragen, Suwandi mengatakan berdasarkan Perda No 6/2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, memang disebutkan bahwa Kades yang habis masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali, harus menyerahkan LKPj, LPPD, dan IPPD selambat-lambatnya empat bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Menurut Suwandi, dalam aturan itu disebutkan LKPj diserahkan ke BPD, LPPD ke bupati lewat camat, dan IPPD ke masyarakat. Kemudian mengenai persoalan jika kemudian penyerahannya melanggar tenggat waktu, kewenangan menyikapi atau memutuskan sah tidaknya ada di tangan pihak yang diserahi.

“Jadi untuk LKPj itu memang tidak ada penolakan namun BPD hanya memberikan penilaian. Begitu pula LPPD yang diserahkan ke bupati melalui camat, kewenangan menyikapi ada di camat. Kalau misalnya terlambat satu dua hari, kemudian BPD maupun camat tidak mempersoalkan, ya kembali tergantung bagaimana penilaian mereka,” tegasnya. Wardoyo