JOGLOSEMAR.CO Foto Rina: PNS Dilarang Terima Parcel Lebaran

Rina: PNS Dilarang Terima Parcel Lebaran

919
BAGIKAN
BANTU PASIEN—Bupati Rina Iriani memberikan bantuan kepada sejumlah pasien rawat inap kelas III Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Selasa (6/8). Muhammad Ikhsan
BANTU PASIEN—Bupati Rina Iriani memberikan bantuan kepada sejumlah pasien rawat inap kelas III Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, Selasa (6/8). Muhammad Ikhsan

KARANGANYAR—Bupati Rina Iriani melarang keras seluruh PNS di lingkup Pemkab Karanganyar menerima parcel lebaran. Penegasan tersebut disampaikan Rina sebagai tindak lanjut adanya imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Larangan Rina tersebut juga disebarkan melalui Surat Edaran (SE) ke jajaran instansinya. SE dari KPK bernomor B-143/01-13/01/2013 itu berisi tentang imbauan larangan gratifikasi. Salah satu poinnya yakni agar tidak memberi gratifikasi/ bingkisan/pemberian lainnya dalam bentuk uang/barang /fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan, baik terkait seleksi/mutasi/promosi maupun dalam pelaksanaan kunjungan kedinasan.

“Untuk pejabat dan PNS yang menerima bingkisan dan pemberian lainnya terkait pekerjaan walaupun dalam rangka perayaan hari raya keagamaan dapat digolongkan gratifikasi,” kata Rina usai mengunjungi sejumlah pasien di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Selasa (6/8).

Dalam SE itu Rina juga meminta seluruh PNS yang menerima gratifikasi agar melaporkannya ke KPK paling lambat 30 hari kerja setelah masa penerimaan gratifikasi itu. “Nanti kepemilikan gratifikasi akan ditetapkan oleh KPK, apakah menjadi milik penerima atau milik negara,” jelasnya.

Namun jika gratifikasi yang diberikan berupa barang mudah rusak atau busuk seperti makanan atau minuman, penerima tidak perlu melaporkannya ke KPK. Penerima cukup mengembalikan kepada instansi pemberinya. “Nanti dari instansi terkait diperbolehkan untuk  menyalurkannya kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial,” jelas Rina.

Rina kembali menegaskan, bahwa tidak lagi ada alasan bagi PNS untuk menerima bingkisan karena tidak tahu, sebab SE terkait hal itu sudah disebarkan. Menurutnya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mendapatkan sosialisasi atas SE itu, bahkan hingga tingkatan desa dan kelurahan. “Tak ada alasan tidak tahu, karena surat edaran telah disosialisasikan,” tegasnya.

Selain penerimaan bingkisan, Rina juga melarang penggunaan kendaraan dinas oleh PNS untuk keperluan mudik. Pelarangan itu juga tertuang dalam surat imbauan yang diberikan KPK kepada seluruh kepala daerah. Muhammad Ikhsan