JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Rp 140 M Menguap di Boyolali-Kartasura

Rp 140 M Menguap di Boyolali-Kartasura

366
BAGIKAN

Kementerian PU merupakan sarang korupsi yang belum tersentuh lembaga antikorupsi, karena selama ini sistem tender proyek dilakukan dengan cara arisan.

MASJID WAKAF—Masjid At Taqwa yang merupakan masjid wakaf berada di antara proyek jalan tol Solo-Kertosono, tepatnya di Dusun Jetak, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (11/4). Muhammad Ikhsan
jalan tol Solo-Kertosono

JAKARTA–LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi di tujuh proyek jalan bernilai miliaran rupiah. Dua di antara tujuh proyek bermasalah itu yakni proyek peningkatan jalan Boyolali-Kartasura senilai Rp 140 miliar dan proyek jalan Tol Solo-Kertosono senilai Rp 104 miliar.

Dalam rilis yang diterima wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8), MAKI juga menyebut praktik penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada lima proyek jalan lainnya meliputi proyek jalan baru Brebes-Tegal Bypass senilai Rp 270 miliar, proyek peningkatan jalan lingkar Pemalang senilai Rp 44,5 miliar.

Selain itu, MAKI juga mengendus dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan Tegal-Pemalang senilai Rp 109 miliar, proyek peningkatan jalan Wangon – batas Jawa Barat senilai Rp 150 miliar, serta proyek swakelola perbaikan jalan bersifat rutin.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, berharap KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut. Ia menuding Kementerian PU merupakan sarang korupsi yang belum tersentuh lembaga antikorupsi, karena selama ini sistem tender proyek dilakukan dengan cara arisan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya dugaan penyimpangan di proyek jalur Pantura. Perbaikan yang berulang kali dilakukan dan hanya di beberapa tempat yang sama menjadi salah satu sebab munculnya dugaan terjadinya penyimpangan.

Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan, pihaknya saat ini masih menelusuri dan juga menganalisis dugaan korupsi revitalisasi jalur Pantura. “Untuk kasus itu (jalur pantura) baru dapat laporan dan baru dianalisis,” kata Abraham.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri membantah adanya permainan di proyek Pantura. Proyek pengerjaan ini dipastikan dilakukan sesuai prosedur. Tak ada unsur-unsur permainan anggaran. “Kita sudah mengikuti prosedur yang ada,” tegas Direktur Bina Pelaksana II Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Winarno, pekan lalu.

Winarno menjelaskan, material untuk jalan Pantura merupakan spesifikasi terbaik. Semua dilakukan dengan transparan bersama para kontraktor dan para pemangku kepentingan. Dia menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan permainan dalam proyek ini.

“Itu sebenarnya kita itu diaudit itu harus, karena kita menggunakan APBN. Tapi kalau ada satu kesengajaan, kita jauh… jauh dari pikiran itu. Apalagi di Pantura yang masyarakat tahu sekali. Jadi sudah sangat tidak wajar kalau dilakukan dengan sengaja,” tandas Winarno.

Winarno menyebut kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap pengerjaan jalan. Ia mencontohkan, jika suatu pekerjaan harus dilakukan pada malam hari, namun karena alasan cuaca maka pekerjaan tersebut harus dikerjakan esok harinya atau pada siang hari.

“Jadi beton itu tidak optimal pengerjaannya, tapi kita selalu cover itu kok. Itu saja yang menganggu performance,” katanya. Kondisi seperti itu membuat seolah pekerjaan Pantura terus menerus dilakukan. “Kalau yang sengaja tidak sama sekali. Jauh-jauh kita punya pikiran itu,” pungkasnya. dtc