JOGLOSEMAR.CO Foto Satu PNS Batal Dijemur, Satu Malah Dipecat

Satu PNS Batal Dijemur, Satu Malah Dipecat

269
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Tim Pemkab Sragen mengisyaratkan batal menjemur dua PNS yang kedapatan mangkir dinas tanpa keterangan pada hari pertama masuk pascalibur panjang beberapa waktu lalu. Meski batal dijemur, satu PNS dipastikan bakal langsung diberi sanksi pecat karena kedapatan menghilang dan tidak masuk lebih dari enam bulan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan Pemkab tetap konsisten untuk menerapkan komitmen memberi sanksi tegas berupa penjemuran PNS yang membolos. Akan tetapi untuk kasus dua PNS yang kedapatan membolos beberapa waktu lalu, ternyata faktanya menyimpulkan keduanya tidak memenuhi unsur untuk diberi sanksi penjemuran.

Untuk satu PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) yang tidak absen saat disidak, setelah diklarifikasi ternyata saat itu ditugaskan dari dinasnya untuk piket ke markas PMI Sragen. Klarifikasi dilakukan langsung oleh tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan tim majelis disiplin PNS Pemkab Sragen.

“Memang pada saat sidak itu, ia tidak absen. Tapi saat diklarifikasi, ternyata hari itu dari dinasnya dia dipiketkan ke PMI. Kami juga sudah klarifikasi ke PMI, kenyataannya memang begitu. Surat tugasnya juga ada. Makanya indikasi membolos itu tidak terbukti sehingga nggak bisa serta merta dijatuhi sanksi apel siang,” papar Tatag, Selasa (27/8).

Sementara, satu PNS di Bagian Pembangunan Setda, berinisial BM juga lolos dari sanksi penjemuran karena mendapati yang bersangkutan justru tidak menampakkan batang hidungnya sampai saat ini. Hasil klarifikasi bahkan menunjukkan BM sudah hampir enam bulan lebih tidak ngantor tanpa ada keterangan. Sehingga, meski lolos dari penjemuran, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi disiplin paling berat yakni pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat.

“Ini sedang diproses. Nanti akan disidangkan oleh majelis disiplin PNS, baru hasilnya diserahkan ke Bupati untuk dibuat keputusan. Tapi melihat faktanya sudah berbulan-bulan mangkir tanpa keterangan, tidak ada sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat,” tegas Tatag.

Ditambahkan, Pemkab tetap akan konsisten menerapkan komitmen mendisiplinkan PNS maupun memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Akan tetapi, Pemkab juga tidak akan serta merta memberi sanksi tanpa ada klarifikasi. Sebab tidak menutup kemungkinan, mangkir atau tidak absennya PNS terjadi karena ditugaskan ke lokasi lain atau tugas luar atas instruksi atau izin pimpinan Satkernya. Wardoyo

BAGIKAN