JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Sertifikat Ngemplak Sutan Dijanjikan Tahun Ini

Sertifikat Ngemplak Sutan Dijanjikan Tahun Ini

293
BAGIKAN

Ini yang mau saya bahas dengan BPN, agar pengukurannya sesuai dengan keadaan saja. Apalagi tanah dan notarisnya sudah dibayar.” FX Hadi Rudyatmo | Walikota Surakarta

PEMUKIMAN NGEMPLAK SUTAN--Seorang bocah menuntun sepedanya  di perumahan warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Bengawan Solo di Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres, Solo, Selasa (27/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
PEMUKIMAN NGEMPLAK SUTAN–Seorang bocah menuntun sepedanya di perumahan warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Bengawan Solo di Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres, Solo, Selasa (27/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

JEBRES- Sejumlah 112 keluarga asal Pucangsawit, yang direlokasi ke Kampung Ngemplak Sutan, Kelurahan Mojosongo agaknya bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah tiga tahun lebih menempati bangunan rumah tanpa sertifikat, akhir tahun ini dijanjikan warga akan mendapatkan haknya.

Hal itu disampaikan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, seusai membuka proyek padat karya di Kelurahan Pucangsawit, Selasa (26/8). “Tahun ini sertifikat harus selesai,” tegas Walikota.

Walikota yang akrab disapa Rudy ini mengungkapkan, tidak terbitnya sertifikat pada hunian tersebut sebagai kesalahan yang dilakukan pengembang. Katanya, kesalahan tersebut terjadi sejak awal dimulainya proyek oleh pengembang.

“Begitu lahan tersebut didapatkan, pengembang langsung meratakan lahan tersebut. Hal itulah yang mengakibatkan batas-batas tanah tidak dapat diketahui lagi,” ungkap Rudy.

Di sisi lain, Walikota menilai tindakan warga beberapa waktu lalu yang melempar somasi terhadap Pemkot, sebagai tindakan salah. Hal itu lantaran Pemkot hanya berwenang pada penyediaan lahan.

“Pemkot ini kan sudah memberikan anggaran, yang membelanjakan Pokja. Jadi kalau kemarin ada yang mensomasi Pemkot, somasi itu salah alamat. Persoalan yang ada di lapangan ini sebenarnya tanggung jawab pokja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya dapat membuat pertanggungjawaban cukup dengan sertifikat yang telah dipegang dan tanda bukti jual beli lahan tersebut.

Menyikapi persoalan yang berlarut-larut itu, Rudy mengatakan pihaknya akan mengambil langkah strategis dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Batas tanah kan tidak bisa dikenali lagi. Ini yang mau saya bahas dengan BPN, agar pengukurannya sesuai dengan keadaan saja. Apalagi tanah dan notarisnya sudah dibayar,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat pihaknya menjanjikan akan segera memanggil notaris yang ditunjuk. Seperti diketahui, sebanyak 112 keluarga yang tinggal di bantaran di Pucangsawit, di relokasi ke Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, pada sekitar pertengahan 2010 silam. Relokasi dilakukan lantaran tanah yang mereka tempati rawan banjir, selain karena merupakan tanah milik negara. Namun meski sudah tiga tahun lebih berada di tempat baru, warga tak juga menerima sertifikatnya.  Arief Setiyanto