JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Sertifikat Ngemplak Sutan Tak Kunjung Jadi, Warga Berharap Walikota Tepati Janji

Sertifikat Ngemplak Sutan Tak Kunjung Jadi, Warga Berharap Walikota Tepati Janji

404
BAGIKAN

Kami senang dan harapannya ini bukan sekadar janji, tapi segera dibuktikan.” Sukar | Warga Ngemplak Sutan

PEMUKIMAN NGEMPLAK SUTAN--Seorang bocah menuntun sepedanya  di perumahan warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Bengawan Solo di Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres, Solo, Selasa (27/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
PEMUKIMAN NGEMPLAK SUTAN–Seorang bocah menuntun sepedanya di perumahan warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Bengawan Solo di Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres, Solo, Foto diambil Selasa (27/8). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

JEBRES- Warga Pucangsawit yang direlokasi ke permukiman di Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, berharap Walikota Surakarta menepati janjinya untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tahun ini. Pasalnya, sebanyak 112 kepala keluarga (KK) di sana telah menantikan sertifikat tanah dan bangunan yang mereka tempati lebih dari tiga tahun ini.

Saat Joglosemar datang ke kampung tersebut, Kamis (29/8), warga mengaku telah berkali-kali mempertanyakan keberadaan sertifikat yang menjadi bukti hukum, bahwa tanah dan bangunan yang ditempati sah menjadi hak miliknya. Namun, dari waktu ke waktu, hak itu tak kunjung dipenuhi.

Salah satu warga, Joko (bukan nama Sebenarnya-red), mengaku tidak tahu perihal tidak segera terbitnya sertifikat yang mereka idam-idamkan tersebut. Jika ia bertanya kepada notaris yang telah ditunjuk, selalu dijawab bahwa sertifikasi  sedang dalam proses. “Saya tidak tahu, Mas. Katanya sedang proses, tapi kok lama sekali sampai bertahun-tahun,” ujarnya.

Padahal katanya, warga bantaran sungai Bengawan Solo yang direlokasi ke Kampung Mipitan dan Solo Elok, Kelurahan Mojosongo, telah menerima sertifikat. Bahkan sertifikat itu diterima warga tak lama setelah mendiami rumah di lokasi permukiman relokasinya.

Warga lainnya, Sukar (45), mengaku hanya bisa pasrah lantaran bosan menunggu kejelasan pemenuhan hak pertanahan itu. Namun demikian warga mengaku tidak berani menuntut lebih jauh, mengingat tanah di bantaran yang dulu mereka tempati merupakan tanah negara. Sehingga, warga tidak memiliki kuasa atas hak tanah dan bangunannya.

“Sampai bosan menunggu Mas, pasrah waelah. Tapi ya takut juga kalau kayak yang di televisi itu, tahu-tahu nanti kena gusur,” ujarnya.

Membaca koran Joglosemar, Rabu (28/8) yang memuat berita, bahwa Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menjanjikan persoalan sertifikat Ngemplak Sutan selesai akhir tahun ini, warga pun berharap hal itu tidak sekadar janji. Warga berharap Walkiota merealisasikan pernyataannya itu. “Ya kemarin baca koran, Pak Wali menjanjikan seperti ini. Kami senang dan harapannya ini bukan sekadar janji, tapi segera dibuktikan,” pungkas Sukar.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Surakarta diminta segera melakukan evaluasi pada kinerja Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani relokasi bantaran Bengawan Solo. Macetnya proses sertifikasi bagi warga bantaran di Kelurahan Pucangsawit ke Kampung Ngemplak Sutan, Mojosongo, Jebres menunjukkan adanya persoalan di tingkat akar rumput.

“Pak Wali (Walikota FX Hadi Rudyatmo) pun sudah mengatakan, persoalan di lapangan itu tanggung jawab Pokja. Kalau sampai ada kasus sertifikat belum keluar sampai tiga tahun, berarti ada masalah di Pokja. Jadi, harus ada evaluasi dulu pada Pokja selama ini,” tegas Anggota Komisi IV Reny Widyawati. Arief Setiyanto