JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Sragen dan Solo Pecat PNS

Sragen dan Solo Pecat PNS

357
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN-Pemkab Sragen mengisyaratkan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan pada satu dari dua PNS yang kedapatan tak masuk kerja tanpa keterangan di hari pertama pascalibur  Lebaran, Senin (11/8).

Sementara itu, 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surakarta di Kota Solo juga dijatuhi sanksi lantaran kasus indisipliner.  Salah satunya bahkan juga diberhentikan dengan tidak hormat, alias dipecat.

Di Sragen, PNS yang bakal dipecat berinisial BM yang diketahui bertugas di Bagian Pembangunan Setda. Dia  terancam pecat karena ternyata sudah mangkir tanpa keterangan selama hampir delapan bulan terakhir.

Sementara itu, satu PNS lainnya yang membolos segera dipanggil oleh majelis disiplin PNS Pemkab sebelum dijatuhi sanksi dijemur selama lima hari di halaman Pemkab. Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda), Tatag Prabawanto menyatakan siap untuk memimpin sendiri penerapan sanksi apel di bawah terik matahari itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Tugiyono mengatakan satu dari dua PNS yang membolos itu sudah ditelusuri. Satu orang bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sedang satunya diketahui berinisial BM dan bertugas di Bagian Pembangunan Setda.

Atas pelanggaran tersebut, pihaknya sudah menyiapkan surat pemanggilan pada kedua oknum tersebut untuk diklarifikasi. Dari hasil penelusuran juga, diketahui, ternyata aksi mangkir tanpa keterangan yang dilakukan BM sudah berlangsung lebih dari enam bulan terakhir. Bahkan, karena hingga kini tidak diketahui keberadaannya, pihaknya masih kesulitan menyampaikan surat pemanggilan.

“Ya, dari dua PNS yang membolos itu, yang satu ternyata sudah tidak masuk lama sekali. Kami sendiri juga kesulitan mau menyampaikan surat pemanggilan karena alamatnya di mana sampai sekarang masih terus kami lacak,” ujar Tugiyono, Selasa (12/8).

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan untuk menangani kasus mangkir PNS berinisial BM itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan majelis disiplin PNS dan tim Pemkab untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai. Bahkan, jika terbukti mangkir lama, tidak menutup kemungkinan akan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat.

Sementara, untuk satu PNS lain yang bertugas di Disnakertrans segera diklarifikasi sebelum dijatuhi sanksi berupa apel terik selama lima hari kerja di halaman Pemkab. Untuk apel penjemuran itu dirinya juga sudah siap untuk memimpinnya.

“Meskipun hanya satu PNS, kami tetap konsisten untuk menerapkan sanksi apel siang hari. Tidak dijemur tapi diapelkan siang hari mungkin sekitar satu sampai dua jam. Nanti saya sendiri yang akan memberi pengarahan di apel itu,” ungkapnya.

Tatag menjelaskan, sanksi tegas kepada PNS membolos itu memang diharapkan bisa menjadi syok terapi bagi PNS yang bersangkutan atau PNS lain pada umumnya agar lebih tertib dan disiplin. Tak hanya sidak pascalibur panjang, pihaknya bahkan mewacanakan sidak akan digelar secara berkala dan rutin tanpa memandang momen pascaliburan dan tidak terbatas di lingkungan instansi di wilayah kota.

Mantan Kabag Pembangunan Setda yang kini bertugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program DPU, Hutomo Ramelan tidak menampik jika BM sudah lama tidak masuk kerja. Bahkan, sejak enam bulan lalu sewaktu masih dipimpinnya, BM juga banyak tidak masuknya. Sementara, informasi yang dihimpun Joglosemar, BM sudah berbulan-bulan menghilang karena terindikasi jadi buronan kasus penipuan kerja sama dengan salah satu pengusaha ternama di Sragen.

Tidak Berurutan

Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, BKD Kota Solo, Daryono mengatakan, sejak awal Januari hingga Agustus, BKD telah mengeluarkan surat penjatuhan sanksi pada 10 PNS karena dinilai telah melanggar aturan disiplin kepegawaian.

“10 PNS yang dijatuhkan sanksi itu terdiri  enam orang sanksi sedang, satu sanksi ringan dan tiga orang sanksi berat,” ujar Daryono, Selasa (13/8).

Dikatakan, di antara tiga sanksi berat, salah satunya adalah pemecatan, karena yang bersangkutan sudah 46 hari berturut-turut tak masuk tanpa keterangan. Bahkan SK pemecatan tak diberikan langsung kepada PNS bersangkutan, karena orangnya tidak ada. Akhirnya SK pemecatan diberikan kepada keluarganya.

“Untuk dua PNS yang terkena sanksi berat lainnya tidak dipecat karena mereka tidak masuk kerja selama 46 hari dengan cara tidak berturut-turut. Jadi mereka hanya diberikan sanksi pembebasan jabatan struktural jadi staf biasa,” katanya. * Wardoyo | Muhammad Ismail