JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Tak Perawan Tak Boleh Sekolah?

Tak Perawan Tak Boleh Sekolah?

643
BAGIKAN

“Akal sehatnya harus dipertanyakan,”

Jimmy Paat
Aktivis Koalisi Pendidikan
Joglosemar/Yuhan Perdana BIMBINGAN BELAJAR-Sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 4 Surakarta saat mengikuti bimbingan belajar gratis yang diberikan kasatmata77 di ruang multimedia sekolah setempat, Senin (7/1). Bimbingan belajar dilakukan untuk mengoptimalkan nilai lulusan nantinya jelang menghadapi Ujian Nasional.
Ilustrasi

JAKARTA—Wacana soal pelaksanaan tes keperawanan di Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) membuat berbagai pihak bereaksi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh langsung memberi sinyal ketidaksetujuan soal tes itu.

Dia menilai cara itu tak pantas dilakukan.  “Ini nggak wise, nggak bijak. Kita kan punya kewenangan untuk intervensi, tapi kita pelajari dulu,” jelas Nuh di Jakarta, Selasa (20/8).

Menurut Nuh, kewenangan pendidikan ada di kabupaten kota, tetapi tidak serta-merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip-prinsip umum. “Kalau sudah ada bukti ini melanggar prinsip-prinsip umum ya akan saya sampaikan, kemudian akan saya buat edaran kepada dinas-dinas untuk cari yang proper. Tujuannya sih kalau mau anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif itu ada cara-cara lain,” katanya.

Soal tes ini, Dinas pendidikan (Disdik) Prabumulih pun akan membentuk tim untuk mengkaji wacana tersebut. “Kita akan buat tim yang akan membicarakan masalah ini. Pantas atau tidak, diperlukan atau tidak,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid.

Rasyid mengatakan wacana ini merupakan hal yang sulit karena menyangkut banyak pandangan. Apakah hal ini bisa diterima atau tidak oleh lapisan masyarakat perlu kajian yang mendalam. “Tes keperawanan itu bukan hal yang mudah dan menyangkut dari berbagai sudut pandang baik agama dan masyarakat,” ujar Rasyid.

Sementara itu, aktivis Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat, memprotes keras rencana itu. Jimmy menilai tidak ada landasan ilmiah dalam segala teori pendidikan untuk mengadakan tes tersebut. “Meskipun seorang siswa sudah tidak perawan, hak pendidikannya tidak hilang,” kata dia, dikutip dari Tempo. Bahkan, jika anak sekolah tersebut hamil sekali pun, pemerintah tidak boleh merampas hak anak tersebut untuk memperoleh pendidikan.

Oleh karena itu, Jimmy menyebut kebijakan tes keperawanan ini muncul dari akal pengelola pendidikan yang semrawut. “Akal sehatnya harus dipertanyakan,” kata Jimmy. Jimmy menilai, jika ada banyak siswa melakukan hubungan seks di luar nikah, seharusnya mereka dibina oleh pihak sekolah, bukan malah disingkirkan.

Wacana soal tes keperawanan itu diklaim berdasarkan temuan di lapangan. Awalnya polisi menemukan siswi yang tertangkap human traficking. Setelah itu, diektahui bahwa ia bukan siswi, hanya mengaku-ngaku saja.

Setelah ditangkap perempuan tersebut mengaku sudah tidak perawan. Kemudian polisi menggelar konperensi pers tentang operasi penangkapan tersebut. Saat konferensi itulah muncul usulan untuk mengadakan tes keperawanan.  Okezone | Niko Fediyanto