JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Tolak Miss World di Bali dan Jakarta, HTI Nglurug Wakil Rakyat

Tolak Miss World di Bali dan Jakarta, HTI Nglurug Wakil Rakyat

336
BAGIKAN
Tolak Miss World di Bali dan Jakarta, HTI Nglurug Wakil Rakyat
Tolak Miss World di Bali dan Jakarta,
HTI Nglurug Wakil Rakyat

KARANGASEM – Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi Gedung DPRD Kota Surakarta, Jumat (2/8). Mereka meminta dukungan anggota dewan agar menolak pelaksanaan Miss World di Bali dan Jakarta, September mendatang.

Mereka juga mendesak pemerintah agar mencabut izin panitia penyelenggara kontes kecantikan tersebut. Sejumlah aktivis itu datang dengan membentangkan spanduk Muslimah Solo Raya Tolak Miss World putih berisi tanda tangan dukungan penolakan acara tersebut.

“Ini merupakan sikap kami secara nasional. HTI mendatangi sejumlah elemen, terkait penolakan ini dan mereka sepakat dengan kami. Dan mereka sepakat menolak penyelenggaraan Miss World di Indonesia,” kata Ketua Muslimah HTI Kota Surakarta Nawang Ratri Anggraini dalam audiensi dengan Anggota DPRD.

”Kami menilai tidak ada manfaat penyelenggaraan Miss World bagi Indonesia. Kalau alasannya untuk pariwisata dan citra Indonesia di mata internasional mengada-ada. Itu merupakan simbol kapitalisasi tubuh perempuan dan merendahkan martabat kita,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kriteria penilaian berupa konsep 3 B (beauty, brain, behaviour) hanya dijadikan legalisasi eksploitasi tubuh perempuan.

“Bagaimana bisa menilai brain dan behavior hanya dalam waktu relatif singkat. Jadi, sebenarnya yang dinilai hanya kecantikan fisik,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Reny Widyawati yang menerima perwakilan HTI menyatakan sepakat dengan sikap Muslimah HTI. Menurutnya, ajang  Miss World tidak mempunyai dampak yang signifikan bagi Indonesia.

“Kalau pun dianggap sebagai promosi pariwisata juga tidak tepat. Saya rasa pulau Bali sudah terkenal di mata dunia,” kata dia.

Namun, Reny menegaskan apa yang disampaikannya hanya pandangan pribadi dan belum bisa mewakili sikap Komisi IV. Dia menyarankan agar HTI kota Solo mengirimkan surat kepada kementrian pariwisata terkait penolakan tersebut.

“Kami tak bisa berbuat banyak karena kewenangan pencabutan tentang izin penyelenggara itu kan di pemerintah pusat,” jelasnya. * Dini Tri Winaryani