Tunjangan Profesi PNS Diusulkan Naik

Tunjangan Profesi PNS Diusulkan Naik

1084
ilustrasi
ilustrasi

BALAIKOTA-Walikota Surakarta mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang pelayanan mendapatkan tunjangan profesi. Pemberian profesi tersebut diperlukan karena tugas dan tanggung jawab mereka sangat besar.

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, Pemkot melihat pekerjaan seorang PNS di sektor pelayanan patut mendapatkan perhatian lebih, khususnya dalam hal pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi bagi mereka. Selama ini yang hanya mendapatkan tunjangan profesi hanya guru dengan dana sertifikasi.

“Pemkot terus menerus melakukan upaya pemberian kesejahteraan bagi para abdi negara. Saya melakukan kritisi bukan berarti saya tidak setuju guru mendapatkan sertifikasi,” ujar Rudy, Minggu (4/8).

Dikatakan Rudy, guru mendapatkan sertifikasi atas dasar profesi mereka sebagai pendidik. Tetapi PNS di luar guru juga memiliki profesi juga berupa pelayanan, namun kenapa tidak dapat tunjangan profesi pelayanan oleh pemerintah pusat. Tenaga administrasi itu juga masuk profesi pengalaman sebagai tenaga administrasi yang tidak semua orang bisa.

Baca Juga :  1.235 Desa di Jateng Terancam Kekeringan

“Seperti dokter dan bidan mereka bekerja atas dasar profesi. Demikian juga tenaga pelayanan juga merupakan profesi,” jelasnya.

Rudy menegaskan, seharusnya pemerintah pusat berani untuk meninjau kembali hal-hal seperti itu. Artinya, tunjangan profesi tetap diberikan pada guru dan dokter, tetapi juga mohon diberikan pada PNS lain. Terlebih semua punya peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai pekerjaan mereka.

“Tidak ada profesi pelayanan dari bawah, proses belajar mengajar pun tidak akan lancar. Demikian juga pelayanan kesehatan. Maka itu hal ini bisa diperhitungkan dan dilakukan peninjauan kembali,” paparnya.

Selain itu, tunjangan kesejahteraan (KS) dinilai masih belum cukup bagi PNS Pemkot Surakarta sekarang. Rudy mencontohkan, KS seorang pejabat staf per bulan sebesar Rp 150.00 per bulan dan sekarang naik menjadi Rp 300.000 per bulan. Di tingkat pegawai Kelurahan KS juga sudah naik, tetapi melihat kinerja mereka melayani masyarakat dengan jumlah penduduk sekian banyak, KS disamaratakan sangat tidak adil.

Baca Juga :  Proyek Sekolah Satu Atap di Mojosongo Ditarget Rampung Desember

“Seperti di Kepatihan, terdapat hanya tiga RW dan mereka mendapatkan KS Rp 1,5 juta per bulan. Namun di Kadipiro yang jumlah penduduknya mencapai 30.000 jiwa dan diberi KS Rp 1,5 juta jelas kasihan,” keluh Rudy.

Rudy menambahkan, persoalan ini sudah kami usulkan ke pusat agar tunjangan profesi diberikan juga pada PNS pelayanan. Bahkan usulan dipertegas  Pemkot dengan akan mengirim kirim surat ke pusat.

Wakil Ketua DPRD Supriyanto mengaku tak setuju dengan usulan Walikota. Pasalnya, yang patut mendapatkan tunjangan profesi itu hanyalah dokter, TNI dan guru. Dari pada mengusulkan pemberian profesi bagi PNS, langkah baiknya Pemkot menaikkan KS.

“Sudah banyak tunjangan yang diterima PNS dan nilainya cukup besar. Sehingga tak perlu ada pemberian tunjangan profesi. KS saja 2012 sudah dinaikkan, kalau dinaikkan lagi kemampuan APBD mampu tidak,” katanya.  * Muhammad Ismail

BAGIKAN