JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo UNS Serahkan Audit ke BPKP

UNS Serahkan Audit ke BPKP

419
SPANDUK- Sebuah spanduk terpasang di bangunan Pasar Ir Soekarno, Kamis (30/5). Joglosemar | Murniati
Pasar Ir Soekarno

SUKOHARJO- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo menyerahkan hasil audit tim independen dari UNS kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (19/8). Usai hasil audit diserahkan, Disperindag ajukan dana Rp 6,4 miliar untuk melanjutkan Pasar Ir Soekarno tahap II di APBD Perubahan 2013.

Kepala Disperindag Sukoharjo, AA Bambang Haryanto mengatakan hasil audit dari tim UNS itu sudah diserahkan ke BPKP. “Kami serahkan hasil audit pasar dari UNS ke BPKP pada Senin (19/8) lalu. Kami saat ini hanya bisa menunggu,” ujar Bambang ditemui di DPRD, Rabu (21/8).

Eks Kepala Dinas Pekerja Umum (DPU) ini mengaku tidak bisa berasumsi soal opini yang akan dikeluarkan oleh kepanjangan tangan dari Badan Pengawas  Keuangan (BPK) di daerah itu. “Kita belum tahu. Yang jelas, BPKP memiliki kewenangan penuh dalam mengeluarkan opininya soal dana pembangunan yang didanai APBD sebesar Rp 24,8 miliar itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPKP memerlukan waktu sekitar satu Minggu untuk membuat opini. Artinya, sekitar tanggal 26-31 Agustus, opini itu sudah bisa keluar. Setelah itu, Pemkab dan PT Ampuh Sejahtera akan melaksanakan apapun isi dari opini itu. Agar pasar selesai 100 persen, kami mengajukan dana sebesar Rp 6,4 miliar di APBD Perubahan 2013.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo, Jaka Wuryanta tidak keberatan jika memang Disperindag mengajukan dana untuk pembangunan lanjutan pasar. Kendati demikian, pihaknya berharap Pemkab bisa menyelesaikan terlebih dulu audit bangunan yang dibuat oleh PT Ampuh Sejahtera. “Kami bisa saja menyepakati pengucuran APBD untuk pasar, tapi syarat hasil audit dari BPKP sudah harus ada,” kata Jaka.

Jaka menambahkan, DPRD selalu mendukung langkah Pemkab dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tidak hanya untuk Pasar Ir Soekarno melainkan Pasar Bekonang. Hanya saja, secara normatif DPRD harus memiliki dasar penganggaran sesuai aturan hukum yang berlaku. Murniati

BAGIKAN