JOGLOSEMAR.CO Foto Walikota: Esemka Perlu Dimotivasi

Walikota: Esemka Perlu Dimotivasi

362
BAGIKAN
PRODUKSI ESEMKA TERHAMBAT--Pengunjung mengamati salah satu produk mobil Esemka yang dipamerkan di Solo Techno Park (STP), Solo, Kamis (4/4). Kurangnya dana dan belum adanya standar sertifikasi suku cadang membuat proses produksi mobil Esemka menjadi terhambat. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
Perakitan Mobil Esemka

BALAIKOTA- Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo rupanya belum habis harapan terhadap mobil Esemka. Banyaknya kekurangan yang dimiliki mobil tersebut, ternyata tak menjadi  penghalang Walikota untuk menjadikan Esemka menjadi mobil dinas (Mobdin). Alasannya, mobil Esemka dinilai sebagai produk hasil anak bangsa yang patut mendapatkan dukungan.

Rudy, sapaan akrab Hadi Rudyatmo mengatakan, Pemkot mengakui kondisi PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) sebagai produsen mobil Esemka masih memiliki banyak kekurangan. Bahkan kekurangan tersebut membuat Esemka tidak bisa mengikuti lelang di lembaga pemerintahan resmi.

“Problem legalitas Esemka yang paling menonjol menjadi penghalang bukan jadi kelemahan. Justru Pemkot mendorong agar Esemka segera melengkapi legalitas,” ujar Rudy, Rabu (31/7).

Dikatakan Rudy, hasil karya mobil Esemka merupakan ciptaan anak bangsa sendiri yang patut dihargai. Maka itu Pemkot berkomitmen dan mendorong mobil Esemka menjadi produk nasional. Saat ini merupakan momen yang tepat membangkitkan kembali produk otomotif Indonesia dengan produk Esemka.

Perlu diketahui, tahun ini Pemkot melalui APBD 2013 menganggarkan pengadaan Mobdin baru untuk Ketua DPRD, Walikota dan Wakil Walikota. Satu unit lagi mobil jenis pikap untuk sambang jalan menambal jalan berlubang Dinas Pekerja Umum (DPU). Namun, karena terkendala aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pembelian Esemka urung dilakukan.

“Kendala legalitas bukan jadi penghalang Pemkot untuk mendukung produk asli Indonesia. Persoalan ini tidak perlu dibesarkan,” katanya.

Rudy menyarankan, pihak Esemka segera mengurus izin dan selama proses belum turun disampaikan ke DPRD guna meyakinkan mereka. Jika itu bisa dilakukan tidak ada yang dilanggar andai saja Pemkot menunjuk langsung Esemka sebagai produsen Mobdin. Artinya, wajar kalau produk seperti Esemka belum lengkap syaratnya karena merupakan produk baru.

“Hal sama berlaku soal kapasitas cc Esemka yang dipermasalahkan DPRD. Kalau kita semua sudah komitmen apapun tidak ada yang tidak mungkin,” paparnya.

Pejabat Humas PT SMK, Sabar Budi mengaku sudah mengurus semua persyaratan legalitas Esemka ke Kementrian Perdagangan (Kemendag). Namun, syarat legalitas sampai sekarang belum turun. Legalitas Esemka ini meliputi pendaftaran merek, spesifikasi dan harga mobil.

“Kalau legalitas ini sudah terbit dan disetujui Kemendag. Esemka akan bisa menjadi Mobdin dan kami sangat optimis 2014 semuanya tuntas,” kata Budi.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada 50 kota/kabupaten seperti Yogyakarta, Jember, Madiun, Lampung, Riau dan daerah lain yang akan menjadikan Esemka menjadi Mobdin selain Pemkot Surakarta. Sambil menunggu legalitas turun, pihaknya mulai melakukan perakitan sesuai urutan pemesan.  * Muhammad Ismail