Walikota Kebut Perwali RSUD

Walikota Kebut Perwali RSUD

427
JEMBATAN BAWAH TANAH--Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di Jalan Kolonel Sutarto di depan RSUD dr. Moewardi, Solo, Selasa  (7/8). Rencananya, di kawasan tersebut akan dibangun jembatan bawah tanah karena banyaknya penyeberang jalan dan padatnya arus lalu lintas yang melintas di kawasan tersebut. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
JEMBATAN BAWAH TANAH–Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di Jalan Kolonel Sutarto di depan RSUD dr. Moewardi, Solo, Selasa (7/8). Rencananya, di kawasan tersebut akan dibangun jembatan bawah tanah karena banyaknya penyeberang jalan dan padatnya arus lalu lintas yang melintas di kawasan tersebut. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

KARANGASEM – Untuk mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Surakarta dibutuhkan sejumlah Peraturan Walikota (Perwali). Saat ini Walikota FX Hadi Rudyatmo pun berupaya merampungkan aturan teknis terkait penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut.

“Setelah ditetapkan sebagai BLUD, RSUD masih butuh pegangan Perwali yang mengatur hal –hal teknis. Untuk awal ini setidaknya butuh lima Perwali. Ini pokoknya dikebut,” kata Rudy, kemarin.

Dia yakin Perwali bisa segera kelar dalam waktu dekat. Apalagi, dari kelimanya hanya kurang satu yang belum selesai. Namun dia enggan merinci Perwali soal apa yang masih  dalam proses penyusunan itu.

Baca Juga :  Taman Balekambang Tambah Kapasitas Panggung Terbuka

Jika seluruh Perwali sudah turun, diharapkan operasional RSUD bisa berjalan normal. Direksi rumah sakit bisa langsung merekrut sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Selama ini pelayan di RSUD belum optimal dengan alasan keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi.

“Terutama Perwali soal rekrutmen SDM memang mendesak dikeluarkan. Setelah semua Perwali beres maka bisa segera dilakukan peresmian. Saya belum pikirkan nama untuk RSUD itu,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pengajuan Rancangan APBD Perubahan kami juga usulkan untuk pelunasan utang pada PIP (Pusat Investasi Pemerintah) yang dipakai membuat gedung RS itu. Rudy menilai, kas daerah mampu menutup kebutuhan itu mengingat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2012 sebesar Rp 202 miliar.

Baca Juga :  Ponpes Budi Utomo Dapat Kunjungan Kapolresta Surakarta

“Begitu APBD-P digedok artinya pelunasan utang disetujui. Nanti langsung kami bayarkan ke PIP,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Budi Yulistianto mengatakan, utang PIP yang dimulai pada 2011 itu sudah mulai dibayar pada Desember 2012. Cicilan pokoknya sebesar Rp 6,9 miliar.

Pada perjanjian awal, utang akan dilunasi dalam enam kali pembayaran cicilan. Dalam perjanjian itu juga diatur mekanisme jika utang dipercepat atau diperpanjang. * Dini Tri Winaryani

BAGIKAN